Pendaftaran bakal calon kandidat untuk pemilihan kepada daerah serentah 2018 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berlangsung pada 8-10 Januari 2018. Partai-partai telah menyiapkan kandidat calon kepala daerah di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, tak terkecuali pemilihan gubernur (pilgub) di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang disebut-sebut sebagai barometer politik nasional.
Proses penentuan bakal cagub dan cawagub di tiga provinsi itu oleh partai politik berlangsung alot. Hingga hari kerja terakhir sebelum masa pendaftaran dibuka KPU, nama-nama kandidat kepala daerah di tiga provinsi tersebut belum dapat dipastikan seutuhnya.
Jawa Barat Menyisakan Kandidat dari PDIP
Pilgub Jawa Barat menjadi pilgub paling dinamis di Pulau Jawa. Tarik menarik koalisi terjadi di antara 10 partai yang punya kursi di DPRD. Pada 12 Oktober 2017, misalnya, muncul istilah koalisi poros baru yang diprakarsai Partai Demokrat, PPP, Gerindra, dan PAN.
Koalisi ini muncul sebagai respons atas penolakan Gerindra pada pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu sekaligus menandingi dukungan Golkar-PDIP kepada Dedi Mulyadi dan Nasdem-PKB kepada Ridwan Kamil yang saat itu sedang menguat.
Koalisi poros baru ini hanya seumur jagung. Satu bulan setelah deklarasi, koalisi ini mencair. PPP mendeklarasikan diri mendukung Ridwan Kamil, bergabung dengan Nasdem dan PKB. PAN dan Demokrat kemudian juga menarik diri pada November. Kedua partai kemudian bergabung dengan PKS dan memutuskan mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu sebagai cagub dan cawagub Jabar.
Gerindra yang ditinggal sendirian akhirnya mengambil langkah. Pada 9 Desember 2017, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan Mayjend (Purn) Sudrajat sebagai bakal cagub Jabar. Deklarasi ini secara tidak langsung mengubah peta keseluruhan koalisi di Jabar, terlebih setelah PKS dan PAN menyambut baik dukungan tersebut.
Pada 27 Desember, PAN dan PKS ikut mendeklarasikan diri bersama Gerindra mengusung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu sebagai cagub dan cawagub Jabar 2018.
Sudrajat-Ahmad Syaikhu lantas menjadi pasangan cagub-cawagub Jabar pertama yang final dan memenuhi syarat 20 kursi untuk maju dengan mengantungi 26 kursi dari total jumlah kursi milik ketiga partai tersebut. Imbas deklarasi ini, Deddy Mizwar dan Partai Demokrat tinggal sendiri.
Beruntung kondisi itu tak berlangsung lama dan hanya berselang sehari dari deklarasi Sudrajat-Syaikhu, Deddy Mizwar akhirnya sepakat dengan Dedi Mulyadi. Saat kesepakatan Deddy-Dedi muncul, Golkar dan Demokrat belum resmi sepakat berkoalisi.
Peresmian koalisi Demokrat dan Golkar baru terjadi pada 5 Januari 2017 ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP Golkar untuk pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.
“Kami resmikan Deddy Mizwar sebagai cagub dan Dedi Mulyadi sebagai cawagub Jabar,” kata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat mengumunkan pasangan ini di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Peresmian ini menjadikan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi sebagai pasangan cagub-cawagub Jabar kedua yang final dan memenuhi syarat minimal 20 kursi dengan mengantungi 29 kursi dari total kursi Demokrat dan Golkar. Penetapan ini sekaligus mengakhiri petualangan Golkar di Pilgub Jabar, setelah sebelumnya sempat berkoalisi dengan PDIP dan sempat bergabung dengan koalisi pengusung Ridwan Kamil.
Komposisi kandidat pada Pilgub Jabar 2018 ini belum final sebab PDIP sebagai partai pemilik kursi terbanyak belum juga menentukan kandidat yang hendak diusungnya. Belum pastinya kandidat yang akan diusung PDIP di Jabar ini berbanding lurus dengan belum pastinya cawagub pendamping Ridwan Kamil.
Dalam beberapa hari terakhir, PDIP kerap dikaitkan dengan nama Ridwan Kamil apalagi setelah Wali Kota Bandung ini mengunjungi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis 4 Januari lalu. Usai pertemuan itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan PDIP telah punya tiga formasi terkait Pilgub Jabar 2018.
Ketiga formasi itu yakni: memasangkan Ridwan Kamil dengan Anton Charliyan, lalu Ridwan Kamil dengan Bupati Bandung Barat Abubakar, terakhir Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanudin dan ketua DPW salah satu partai di Jabar.
“Tiga-tiganya sama-sama kami pertimbangkan,” kata Hendrawan kepada Tirto.
Jika PDIP jadi mengusung Ridwan Kamil, peta koalisi di Jabar berpeluang berubah kembali lantaran dua dari empat partai pengusung Ridwan Kamil sebelumnya telah memberikan ultimatum kepada Ridwan untuk segera memilih calon wakil gubernur.
Masuknya PDIP dikhawatirkan membikin Uu Ruzhanul Ulum yang disodorkan PPP dan Maman Imanulhaq yang ditawarkan PKB kemungkinan terpental lantaran PDIP juga mengusung calonnya sendiri untuk mendampingi Ridwan Kamil.
“Kalau PDIP kemudian akan mendorong wakil, sepatutnya berbicara dengan seluruh partai koalisi yang ada. Apakah calon wakil itu sejalan tidak dengan kami,” kata Ketua Umum PPP Romahurmuzy.
Romahurmuzy menegaskan, PPP siap keluar barisan dan bergabung dengan koalisi dengan partai lain jika Ridwan Kamil berpasangan dengan calon wakil gubernur selain Uu Ruzhanul Ulum.
“[Kamis 4 Januari] Sore saya sudah berkomunikasi dengan Pak SBY, apabila kemudian ada hal-hal yang tidak menjadi kondisi ideal yang kami bayangkan untuk Jabar,” kata Romahurmuzy.
Keputusan final tentang koalisi pendukung Ridwan Kamil ini diprediksi terjadi pada Minggu, 7 Januari 2018, setelah PDIP mengumumkan calon untuk Pilgub Jabar.
“Jawa Barat sudah komplet, tinggal diumumkan tanggal 7 di Lenteng Agung. Namanya nanti ya datang saja,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
