KOTA BOGOR.POTENSINEWS.COM,- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Cabang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Wilayah II Bogor dalam rangka Monitoring Kegiatan Pelaksanaan TA 2023, Kamis (17/11/2022).
“Hari ini kami Komisi IV bersama ESDM Wilayah II Bogor melaksanakan rapat kerja ada beberapa yang menjadi pembahasan diantaranya mengenai pelaksanaan anggaran di Tahun 2022 dan rencana anggaran Tahun 2023”, kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, MM.
“Yang menjadi catatan kami komisi iv yaitu mengenai pengadaan kantor ESDM karena sampai saat ini kantornya sewa di komplek perumahan, jadi nanti kita coba anggarkan mulai dari lahan, perencanaan dan pelaksanaannya, untuk lahan sudah ada di daerah Cibinong jadi tinggal DED (Detail Engineering Design) dengan anggaran biaya kurang lebih 500 Milyar serta pelaksanaan nya dengan anggaran biaya kurang lebih 7 Milyar itu kita anggarkan segera”, sambungnya.
Selain itu Bu Pras sapaan akrabnya mengatakan yang menjadi bahasan adalah mengenai pendataan perizinan pertambangan serta listrik desa (Lisdes) yang sampai saat ini menjadi permasalahan di daerah Bogor Barat.
“Jadi kami tadi meminta data perizinan pertambangan dimana pihak ESDM menjelaskan tambang yang memiliki izin (legal) ada sekitar 88, yang aktif 64 dan yang tidak memiliki izin (ilegal) ada sekitar 8 yang sedang ditangani”, tuturnya.
Lebih lanjut Prasetyawawi mengatakan keprihatinannya mengenai program lisdes dimana saat ini masih banyak yang tidak mempunyai sambungan listrik sendiri, mengingat saat ini listrik merupakan kebutuhan dasar dalam kebutuhan rumah tangga, bahkan hampir semua kebutuhan hidup sehari-hari bersentuhan dengan listrik.
“Saat ini, terutama di daerah Bogor Barat ada sekitar 9 Desa yang termasuk 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di Tahun 2021-2022 tercatat ada sekitar 3750 rumah yang belum memiliki sambungan listrik walaupun pada APBD Provinsi Jawa Barat 2022 tidak ada anggaran untuk Program Lisdes, Namun Dinas ESDM dengan Dana CSR (Corporate Social Responsibillity) berhasil merealisasikan sambungan listrik sekitar 616 rumah sedangkan di Tahun 2022 diajukan 576 sambungan listrik tetapi yang terverifikasi hanya 187 dan yang terealisasi dari anggaran CSR kurang lebih 172 sambungan ini dikarenakan masih banyak yang belum melaksanakan atau menggunakan SIPD dengan baik”, tambahnya.
Walau sangat sedikit Program Lisdes bisa dilaksanakan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. “Kami Komisi IV akan terus mengupayakan program lisdes ini bagi desa-desa yang masuk 3T tadi khususnya di Jawa Barat dan kami berharap di Tahun 2023 bisa terealisasikan agar masyarakat yang belum punya sambungan listrik bisa menikmati dan memanfaatkan nya”, pungkasnya.(Ade/Red)
