Rabu, Mei 31, 2023

Home
Internasional
Nasional
Pemerintahan
Parlementaria
Edukasi
Hukrim
Ragam
- Sport
- Seni dan Budaya
- Otomotif
- Wisata
- Jabar
Ekbis
Hikmah

No Result

View All Result

No Result

View All Result

No Result

View All Result

Hukrim

Ketua SMSI Jatim Minta Polri Segera Usut Pelaku Pelecehan Terhadap Profesi Wartawan

by admin

Mei 15, 2023

Hukrim

Berikan Efek Jera, Satpol PP Seret Para PKL ke Meja Hijau

Mei 13, 2023

Hukrim

Polisi RW Siap Jaga Keamanan dan Ketertiban Kota Bandung

Mei 11, 2023

Hukrim

Ada Nama Dubes Dalam Kasus Suap MA Kasus Suap MA: Theodorus Yosep Parera Jadi Saksi Terdakwa Heryanto Tanaka

Februari 28, 2023

Home Category Hukrim

Hukrim

Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Semarang, didakwa telah melakukan suap terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2022. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Sandi Septi Burhanta Hidayat, dihadapan ketua majelis hakim Syarif, SH., MH., dengan anggota Casmaya, SH., M.H., dan Arwin Kusmanta, SH., MM., dalam sidang yang di gelar Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Senin (20/02/2023) JPU KPK menyebutkan terdakwa Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi bersama-sama Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno selaku pengacaranya memberikan uang sebesar SGD 200,000 kepada Sudrajad Dimyati melalui Desy Yustria, Muhajir Habibie serta Elly Tri Pangestuti, agar mengabulkan kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Hukrim

Terdakwa Kasus Suap Hakim Agung MA Disidangkan

by admin

Februari 20, 2023

Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Semarang, didakwa telah melakukan suap terhadap...

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. “Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Februari 2023. Dalam hal penindakan, Presiden melanjutkan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang tidak kooperatif. “Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,” imbuhnya.

Hukrim

Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

by admin

Februari 8, 2023

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan...

Upaya preventif terhadap kemungkinan pelanggaran prajurit, belasan personel Satuan Pelaksana Penegakan Hukum dan Pengawalan Denpom III/5 Bandung Pomdam III/Siliwangi (Satlakgakkumwal) dipimpin Kapten Cpm Hari Manggala Yudha, selaku Dansatlak Gakkumwal melaksanakan Operasi Penegakan Tata Tertib (Opsgaktib) di Kodim 0618/Kota Bandung, Jl. Bangka No. 2 Kota Bandung Jabar, Jum’at ( 27/01/2023). Opsgaktib diikuti seluruh prajurit dan PNS Kodim 0618/Kota Bandung termasuk pengecekan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua baik kendaraan dinas maupun pribadi bertempat di lapangan apel Makodim.

Hukrim

Denpom III/5 Bandung Gelar Opsgaktib Di Kodim 0618/Kota Bandung

by admin

Januari 28, 2023

Upaya preventif terhadap kemungkinan pelanggaran prajurit, belasan personel Satuan Pelaksana Penegakan Hukum dan Pengawalan Denpom III/5 Bandung Pomdam III/Siliwangi (Satlakgakkumwal)...

Kasus korupsi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu (25/01/2023). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga orang saksi yaitu, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur di Koperasi Simpan Pinjam Intidana, serta Budiman Gandi Suparman selaku Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin Hera Kartiningsih dan Jaksa KPK banyak mencerar saksi Heryanto Tanaka dengan pertanyaan terkait aliran uang sebesar Rp 11,2 miliar kepada Dadan Tri Yudianto. Heryanto Tanaka dalam kesaksiannya mengaku mengenal Dadan Tri Yudianto sekitar akhir tahun 2021 lalu sebagai pebisnis di bidang kosmetik yakni skincare.

Hukrim

Sidang KPK Kasus Suap MA, Heryanto Tanaka Sebut Urusan Uang Rp11,2 M dengan Dadan Tri Yudianto Murni Bisnis Skincare

by admin

Januari 26, 2023

Heryanto Tanaka dalam kesaksiannya mengaku mengenal Dadan Tri Yudianto sekitar akhir tahun 2021 lalu sebagai pebisnis di bidang kosmetik yakni...

Terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar yang menyebut adanya kelebihan pembayaran Rp 3,5 miliar Pembangunan rumah deret (Rudet) Tamansari Tahap II kepada pihak ke-3 Jadi atensi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati ) Jabar, Prof Doktor Asep N Mulyana SH MH . Kajati akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Pembangunan rudet Tamansari di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung wetan ini kini sudah memasuki tahap ke -3 dan disinyalir sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). “ Saya sudah komunikasi dengan beliau via pesan Whatsapp terkait kasus tersebut. Beliau menyebut akan langsung melakukan pengecekan ke lapangan,” ungkap Agus Satria, Kabiro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP), Rabu (30/11/2022).

Hukrim

Rudet Tamansari Temuan BPK Ada Indikasi KKN ,Kejati Jabar Cek Langsung ke Lokasi

by admin

November 30, 2022

Terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar yang menyebut adanya kelebihan pembayaran Rp 3,5 miliar Pembangunan rumah deret (Rudet)...

Saat ini pembangunan rumah deret (Rudet) Tamansari memasuki tahap ketiga. Namun disinyalir melahirkan sederet permasalahan, baik dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung ataupun pihak kotraktor dalam ini PT Global Karya Sejahtera Raya (GKSR). Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2021, pembangunan Rumah Deret Tamansari tahap II yang dilaksanakan oleh PT GKSR terindikasi terjadi KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, red), yang mana pada pembangunan tahap kedua tersebut terjadi kelebihan pembayaran dari DPKP3 Kota Bandung kepada PT GKSR senilai Rp3,5 miliar lebih. Dan pada pada pembangunan Rumah Deret Tamansari tahap III juga terindikasi KKN, dikarenakan pemenangnya kembali didapat oleh PT GKSR. Dengan kata lain pihak DPKP3 Kota Bandung ada persengkolan dengan pihak PT GKSR. Padahal berdasarkan laporan dari BPK, rumah deret tahap III ini menimbulkan kerugian Negara senilai Rp3,5 miliar lebih.

Hukrim

Temuan BPK, Pembangunan Rudet Tamansari Terindikasi KKN

by admin

November 13, 2022

Pembangunan rumah deret (Rudet) Tamansari saat ini memasuki tahap ketiga. Namun disinyalir melahirkan sederet permasalahan, baik dari pihak Dinas Perumahan...

Setelah vacum selama dua tahun pandemi Covid-19, turnamen sepak bola Forkopimda Cup tahun 2022 kembali digelar. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi ke-212 Kota Bandung (HJKB). Turnamen berbalut persahabatan ini digelar di Lapang Lodaya pada 21-22 September 2022. Tim yang berlaga yaitu Pemkot Bandung, DPRD Kota Bandung, Kejaksaan Negeri, Kodim 0618/BS, TNI AU, Lanal Bandung, Pengadilan Negeri, dan Polrestsbes Bandung. Turnamen dibuka dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, Rabu 21 September 2022. "Saya apresiasi atas gagasan kegiatan ini, merupakan bagian rangkaian HJKB tahun 2022," turut Ema. Menurut Ema, turnamen ini semakin menyemarakan HUT Kota Bandung. Karena sebelumnya ada sejumlah kegiatan yang telah adan akan dilaksanakan.

Hukrim

Perkuat Soliditas, Turnamen Sepak Bola Forkopimda Cup 2022 Kembali Digelar

by admin

September 22, 2022

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna membuka turnamen sepak bola Forkopimda Cup tahun 2022. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi...

Kepolisian Resort Karawang akan mendalami kasus dugaan penganiayaan terhadap Wartawan dengan membentuk tim khusus. " Baik sama sama kita ketahui tadi malam korban telah membuat laporan ke Kapolres Karawang, langsung saya memerintahkan ke Kasatreskrim untuk membentuk tim dan melakukan sesuai langkah-langkah hukum yang berlaku" Ungkap Kapolres Karawang kepada awak media, Selasa (20-9-2022) Secara tegas Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono menyampaikan, akan mendalami kasus penganiayaan tersebut. " intinya kami akan mendalami kasus ini, sehingga nantinya siapapun yang terbukti bersalah tentunya akan kami proses," Ucap Polres. Ditanya apakah sudah ada proses pemanggilan kepada terlapor pasca pelaporan Korban, Kapolres menjelaskan setiap proses hukum ada prosedurnya.

Hukrim

Kapolres Karawang : Siapapun Yang Bersalah Kita Proses ,Soal Penganiayaan Wartawan

by admin

September 20, 2022

Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono menyampaikan, akan mendalami kasus penganiayaan tersebut. " intinya kami akan mendalami kasus ini, sehingga nantinya...

Bijaklah dalam berkomunikasi di media sosial (Medsos). Kalau tidak, maka ancaman hukuman akan menanti, melalui aturan hukum yang tercantum dalam UU ITE yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 yakni diataranya pencemaran nama baik dan ancaman dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, melalui Seksi Bidang Advokasi membuat laporan polisi (LP) atas fitnah keji, pencemaran nama baik, intimidasi dan ancaman terhadap PWI Kota Depok dan Ketua PWI Kota Depok. Laporan tersebut ditujukan kepada dua oknum pengiat medsos Info Depok, Adi Suman dan Guntur dengan laporan STPLP/B/2144/IX/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya. "Laporan kami buat karena telah melakukan fitnah keji, intimidasi dan ancaman ke PWI Kota Depok dan juga ke Ketua PWI Kota Depok. Seluruh pengurus dan anggota PWI Depok mengecam fitnah keji tersebut yang juga mengancam kebebasan pers yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, tentang kinerja wartawan dan PWI sebagai organisasi resmi negara yang merupakan konstituen Dewan Pers," ujar Koordinator Seksi Bidang Advokasi PWI Kota Depok, Joko Warihnyo usai membuat laporan polisi di Mapolrestro Depok, Selasa (13/9/2022).

Hukrim

PWI Depok Laporkan Oknum Pengiat Medsos Info Depok ke Polisi

by admin

September 13, 2022

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, melalui Seksi Bidang Advokasi membuat laporan polisi (LP) atas fitnah keji, pencemaran nama...

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menyerahkan barang bukti tindak pidana korupsi berupa uang senilai Rp985.485.200 kepada Pemda Provinsi Jawa Barat. Penyerahan barang bukti yang berlangsung di Kantor Kejari Kota Bogor, Kamis (1/9/2022), tersebut diserahkan oleh Kepala Kejari Kota Bogor Sekti Anggraini kepada Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jabar Dewi Sartika. "Ini untuk pertama kalinya, institusi kejaksaan menyerahkan barang bukti uang hasil tindak pidana korupsi ke kas pemerintah daerah sesuai amanat putusan Mahkamah Agung (MA), karena biasanya ke Kas Negara," ucap Sekti. Menurut Sekti, pengembalian ke kas pemerintah daerah memang sesuai tuntutan yang dibuat oleh tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam persidangan. "Saya mengapresiasi jajaran penuntut umum yang detail dalam menyusun tuntutan, sehingga dalam kasus ini barang bukti bisa dikembalikan ke kas pemerintah daerah, dan itu diadopsi utuh dalam putusan MA," jelasnya Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jabar Dewi Sartika menyebut peristiwa penyerahan barang bukti uang tindak pidana korupsi ke kas daerah adalah sebuah terobosan.

Hukrim

Kejari Kota Bogor Kembalikan Dana BOS Hasil Korupsi ke Kas Daerah Pemprov Jabar

by admin

September 2, 2022

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jabar Dewi Sartika menyebut peristiwa penyerahan barang bukti uang tindak pidana korupsi...