Rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yang rencananya diperluas di kawasan hutan milik...

Menanggapi peristiwa robohnya atap bagian depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) di Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin (28/10/2024). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar menginventarisasi semua cagar budaya baik itu benda, bangunan, situs, struktur, hingga kawasan cagar budaya yang berpotensi rusak. Sehingga kejadian seperti robohnya atap bagian depan Gedung YPK bisa dicegah. “Saya prihatin atas peristiwa robohnya atap bagian depan Gedung YPK hingga mengakibatkan tiga orang luka-luka. Saya juga mendorong Disparbud Provinsi Jabar menginvetarisasi semua cagar budaya, khususnya yang berpotensi rusak,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Rabu (30/10/2024).

Parlementaria

DPRD Provinsi Jawa Barat Dorong Disparbud Jabar Inventarisasi Cagar Budaya yang Berpotensi Rusak

by admin

Oktober 30, 2024

Menanggapi peristiwa robohnya atap bagian depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) di Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin (28/10/2024). Ketua DPRD...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dorong peningkatan kinerja Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Soreang semakin berkembang dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan pembangunan. Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa saat Kunjungan kerja bersama Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ke Bank BJB Syariah KCP Soreang di Kabupaten Bandung. Rabu, (30/10/24). Buky menyebut, peningkatan kinerja BJB Syariah Soreng tersebut menjadi prioritas yang paling utama. Pasalnya, saat ini persaingan dalam dunia perbankan semakin ketat.

Parlementaria

DPRD Jabar Dorong Peningkatan Kinerja Bank BJB Syariah KCP Soreang Semakin Maksimal

by admin

Oktober 30, 2024

KAB. BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dorong peningkatan kinerja Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP)...

Ombudsman Republik Indonesia (RI) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat akan membuat nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam hal pengawasan pelayanan publik. “Kami (DPRD Jawa Barat) akan membuat MoU dengan Ombudsman RI terkait pengawasan pelayanan publik. Kerjasama ini baru pertama kali, kunjungan ini (DPRD Jawa Barat bersama Ombudsman RI) mempunyai nilai sejarah dan monumental,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Rabu (23/10/2024).

Parlementaria

DPRD Jawa Barat Bersama Ombudsman RI Bakal Teken MoU Terkait Pengawasan Pelayanan Publik

by admin

Oktober 24, 2024

Ombudsman Republik Indonesia (RI) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat akan membuat nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam hal...

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa minta Komisi V DPRD Jabar bersama mitra komisi prioritaskan pelayanan maksimal kepada masyarakat. "Sektor pendidikan dan kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian khusus, Mitra Komisi V ini juga terkait dengan pelayanan kepada masyarakat," kata Buky Wibawa saat bersama Komisi V DPRD Jabar di ruang rapat Dinas Sosial, Kota Cimahi. Rabu, (23/10/2024). Kunjungan tersebut dalam rangka pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

Parlementaria

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Minta Komisi V dan Mitra Kerja Bersinergi Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

by admin

Oktober 23, 2024

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa minta Komisi V DPRD Jabar bersama mitra komisi prioritaskan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Penyampaian nota pengantar tersebut dibagi dalam 2 agenda. Tiga Ranperda yang dimaksud diantaranya, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

Parlementaria

DPRD Jabar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur atas 3 Ranperda

by admin

Oktober 18, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Penyampaian nota...

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa, M.Si, didampingi oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, SH, dan Plh. Sekretaris DPRD Jabar, Dra. Hj. Iis Rostiasih, M.Si, menerima kunjungan silaturahmi Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat, kunjungan silaturahmi terkait dengan laporan kinerja Komisioner serta membahas mekanisme penjaringan pemilihan calon komisioner Komisi Informasi Jawa Barat yang baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi atas diraihnya nilai tertinggi dalam hasil survei indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara nasional tahun 2024 yang diraih oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Parlementaria

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Apresiasi Raihan Hasil Survey Indeks Tertinggi Nasional

by admin

Oktober 18, 2024

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa, M.Si, didampingi oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, SH,...

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025 diproyeksikan turun. Hal ini imbas dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap APBD yang mulai berlaku di 2025. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan usai Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Tiga Ranperda tersebut, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

Parlementaria

Iwan Suryawan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Proyeksikan APBD Pemprov Jabar TA 2025 Menurun

by admin

Oktober 17, 2024

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan usai Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan...

Parlementaria

DPRD Provinsi Jabar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur atas 3 Ranperda

by admin

Oktober 17, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Penyampaian nota...

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Kunjungan kerja tersebut terkait koordinasi dan pendalaman tugas dan fungsi Komisi II dalam peningkatan perekonomian pelaku usaha UMKM. Selain itu, DPRD Provinsi Banten pun melakukan studi tiru pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Parlementaria

Sekretariat DPRD Jawa Barat dan DPRD Provinsi Banten Bahas Tufoksi Komisi II

by admin

Oktober 14, 2024

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten....