#DPRD Jabar # Archives | Potensi News

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti permasalahan pencatutan ratusan nama warga dalam penerbitan sertifikat di wilayah perairan laut di daerah Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Koordinator Komisi I sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengatakan, ratusan hektare wilayah perairan laut di Subang telah bersertifikat dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM).

DPRD Jabar Sorot Pencatutan Nama Warga,Ono Surono : Ratusan Hektare Perairan Lautdi Subang Telah Bersertifikat

Parlementaria|Februari 11, 2025

SUBANG.POTENSINEWS.COM, – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti permasalahan pencatutan ratusan

DPRD Jabar dan DPRD Kabupaten Bogor Bahas Pengawasan Dewan terhadap Pendidikan, Kesehatan & Ketenagakerjaan

Parlementaria|Januari 9, 2025Januari 9, 2025

DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Kunjungan kerja tersebut membahas mengenai pengawasan DPRD terhadap pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

DPRD Jabar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 sampai 2025

Parlementaria|Desember 28, 2024Desember 28, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan penutupan masa sidang I tahun sidang 2024/2025. Penutupan masa sidang tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna pada agenda ke III.

DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusifitas lingkungan sosial khususnya bidang keagamaan. Terutama dengan kalangan ulama yang menjadi salah satu sentral penting dalam menjaga kontrol sosial untuk pemerintah daerah. Hal itu mencuat dalam audiensi Ulama Dan Tokoh Jawa Barat saat beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (18/12/2024). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, seperti diketahui bahwa gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi-red) terpilih memiliki latar belakang sebagai budayawan di Jawa Barat. Sebagai orang budayawan tentu erat kaitannya dengan kebudayaan Jawa Barat yang cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Bahkan dapat dikatakan telah menyatu dengan alam sehingga sangat-sangat menghargai tanah air, seperti contoh terdapatnya upacara-upacara yang konteksnya menghormati alam.

DPRD Jabar Serap Aspirasi Para Ulama Dan Tokoh Jawa Barat

Parlementaria|Desember 21, 2024Desember 21, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusifitas lingkungan sosial khususnya bidang keagamaan. Terutama dengan kalangan ulama yang menjadi salah satu sentral penting dalam menjaga kontrol sosial untuk pemerintah daerah. Hal itu mencuat dalam audiensi Ulama Dan Tokoh Jawa Barat saat beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (18/12/2024).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar melakukan pendokumentasian, pencatatan, kategorisasi untuk Warisan Budaya Takbenda (WBTb) atau Intangible Cultural Heritage (ICH), termasuk warisan budaya benda (Tangible Cultural Heritage) agar tetap lestari. “Budaya itu sebagai identitas kita, kalau kebudayaan itu hilang berarti kita kehilangan entitas sebagai bangsa,” kata Buky Wibawa Karya Guna, Kota Bandung usai acara sidang penetapan WBTb Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar, belum lama ini.

Ketua DPRD Jabar Minta Warisan Budaya Takbenda Dicatat dan Kategorisasi

Parlementaria|Desember 20, 2024Desember 20, 2024

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar melakukan pendokumentasian, pencatatan, kategorisasi untuk Warisan Budaya Takbenda (WBTb) atau Intangible Cultural Heritage (ICH), termasuk warisan budaya benda (Tangible Cultural Heritage) agar tetap lestari.

DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Warisan Budaya Takbenda (WBTb), salah satunya penca masuk dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA agar ada regenerasi, dan sebagai langkah pelestarian. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna usai menghadiri Kegiatan Usik Penca Jawa Barat 2024, dalam rangka upaya pemajuan kebudayaan khususnya seni bela diri tradisional penca di Gedung Pusat Pencak Silat Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang.

DPRD Jabar Dorong WBTb Masuk Kurikulum Sekolah dan Perlu Perhatian Pemerintah

Edukasi, Parlementaria|Desember 10, 2024Desember 10, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Warisan Budaya Takbenda (WBTb), salah satunya penca masuk dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA agar ada regenerasi, dan sebagai langkah pelestarian.

Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tiga fungsi tersebut diatur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi yakni pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda. Legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Iwan Koswara wakil rakyat daerah pemilihan Jabar VIII terus menjalankan tugas yang di amanatkan oleh rakyat. Sebagai satu-satunya anggota DPRD Jabar dari PSI, Iwan berharap mampu menjalankan amanat yang diembankan kepadanya untuk kesejahteraan masyarakat Jabar. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyat(kesra) ini mengungkapkan belum lama ini saya berinisiatif menurunkan tim untuk menghadirkan solusi dari permasalahan yang terjadi di Bekasi mengenai anak sekolah yang kesulitan mengambil ijazah karena kesulitan ekonomi," ujar Iwan kepada media, Senin (9/12/2024).

Anggota DPRD Jabar Iwan Koswara Bantu Siswa Mengambil Ijazah di Sekolah

Edukasi, Parlementaria|Desember 9, 2024Desember 9, 2024

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyat(kesra) ini mengungkapkan belum lama ini saya berinisiatif menurunkan tim untuk menghadirkan solusi dari permasalahan yang terjadi di Bekasi mengenai anak sekolah yang kesulitan mengambil ijazah karena kesulitan ekonomi,” ujar Iwan kepada media, Senin (9/12/2024).

DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut edukasi dan informasi kepada masyarakat baik itu berupa informasi kebijakan maupun informasi pelayanan. Karena itu, penyebarluasan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat Jawa Barat. Demikian Anggota DPRD Provinsi H. Agung Yansusan, ST.,S.Ag.,MUD saat melaksanakan Penyebarluasan Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jum'at (6/12/2024).

DPRD Jabar : Sosialisasi Perda Sebagai Bentuk Edukasi Masyarakat

Parlementaria|Desember 7, 2024Desember 7, 2024

KAB.BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut edukasi dan informasi kepada masyarakat baik itu berupa informasi kebijakan maupun informasi pelayanan. Karena itu, penyebarluasan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat Jawa Barat.

DPRD Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jabar. Aspirasi tersebut salah satunya, terkait kesejahteraan para atlet, soal gedung KONI Jabar yang menempati lahan milik Pemerintah Kota Bandung, wacana jaring pengaman atlet dan lain sebagainya. “Kita akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan KONI Jabar kepada DPRD Jawa Barat. Soal aset, kesejahteraan para atlet, uang kadeudeuh dan lain-lain,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara, Kota Bandung, Senin (25/11/2024).

DPRD Jabar dan KONI Bahas Kesejahteraan Atlet hingga Sarana Olahraga

Parlementaria, Sport|November 25, 2024November 25, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jabar. Aspirasi tersebut salah satunya, terkait kesejahteraan para atlet, soal gedung KONI Jabar yang menempati lahan milik Pemerintah Kota Bandung, wacana jaring pengaman atlet dan lain sebagainya.

Implementasi Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat hingga pengelolaan website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menjadi contoh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Bagian Protokol, Persidangan dan Perundang-undangan M. Hafidz menjelaskan, kunjungan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka studi tiru terkait bagaimana implementasi UU No.9 tentang Keprotokolan di Sekretariat DPRD Jawa Barat. Termasuk studi tiru bagaimana pengelolaan website DPRD Jawa Barat hingga bagaimana penempatan staf dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Setwan DPRD Jabar Terima Studi Tiru Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kaltim

Parlementaria|November 1, 2024November 1, 2024

Implementasi Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat hingga pengelolaan website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menjadi contoh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan akan menindaklanjuti terkait keluhan para orang tua murid dari siswa siswi SMA Negeri 2 Kota Depok mengenai tambahan biaya untuk bimbingan belajar. Menurutnya, hal itu sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar mendapatkan kejelasan persoalannya. "Ya poinnya kita mencari solusi yang terbaik terkait dengan laporan dari orang tua murid kepada saya yang juga sudah saya laporkan ke pak gubernur, ke pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan alhamdulillah beliau pun sudah bergerak ya untuk menyelesaikan permasalahan ini dari apa yang telah dilaporkan oleh orang tua," ujar Ono di SMAN 2 Depok, Jumat (1/11/2024).

DPRD Jabar Soroti Potensi Pungli Di SMAN 2 Depok

Edukasi, Parlementaria|November 1, 2024November 1, 2024

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan akan menindaklanjuti terkait keluhan para orang tua murid dari siswa siswi SMA Negeri 2 Kota Depok mengenai tambahan biaya untuk bimbingan belajar. Menurutnya, hal itu sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar mendapatkan kejelasan persoalannya.

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Penyampaian nota pengantar tersebut dibagi dalam 2 agenda. Tiga Ranperda yang dimaksud diantaranya, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

DPRD Jabar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur atas 3 Ranperda

Parlementaria|Oktober 18, 2024Oktober 18, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Penyampaian nota pengantar tersebut dibagi dalam 2 agenda.

Anggota DPRD terpilih Ir. Hj. Prasetyawati, MM dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) 6 Kabupaten Bogor.Salah satu Anggota DPRD Jabar yang dilantik menjadi anggota dewan dari Fraksi Gerindra DPRD Jabar periode masa jabatan 2024-2029 di Gedung Merdeka,Jl Asia Afrika no 65 Kota Bandung.Senin 2 September 2024. Srikandi partai berlambang kepala burung garuda ini pada masa jabatan 2019-2024 menduduki posisi di Komisi IV DPRD Provinsi Jabar yang membidangi pembangunan. Kondisi Jabar terkini, pembangunan di berbagai aspek butuh proses kesinambungan, salah satunya infrastruktur, baik jalan , infrastruktur bidang keairan serta infrastruktur permukiman.

Anggota DPRD Jabar : Pembangunan Infrastruktur Harus Jadi Skala Prioritas

Parlementaria|September 2, 2024September 19, 2024

BANDUNG.POTENSINEWSR.COM,- Anggota DPRD terpilih Ir. Hj. Prasetyawati, MM dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) 6 Kabupaten Bogor.Salah satu Anggota DPRD Jabar yang dilantik menjadi anggota dewan dari Fraksi Gerindra DPRD Jabar periode masa jabatan 2024-2029 di Gedung Merdeka,Jl Asia Afrika no 65 Kota Bandung.Senin 2 September 2024.

Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2024 telah disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin. Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat terkait Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2024 tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimping langsung Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat.

DPRD Jabar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur terkait Ranperda tentang Perubahan APBD 2024

Parlementaria|Agustus 15, 2024Agustus 15, 2024

Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2024 telah disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menerima kunjungan kerja Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Tengah. Kunjungan kerja tersebut terkait meminta masukan dan saran soal penyusunan rancangan kerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya terkait program sosialisasi Peraturan Daerah (Perda). Daddy Rohanady menjelaskan, dalam pertemuan disampaikan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah melaksanakan sosialisasi Perda yang seharusnya menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan dewan untuk bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Minimnya sosialisasi ini berdampak pada komunikasi antara dewan dan konstituennya.

Komisi IV DPRD Jabar Terima Kunker DPRD Provinsi Kalteng Bahas Penyebarluasan Perda

Parlementaria|Agustus 14, 2024Agustus 14, 2024

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menerima kunjungan kerja Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Tengah. Kunjungan kerja tersebut terkait meminta masukan dan saran soal penyusunan rancangan kerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya terkait program sosialisasi Peraturan Daerah (Perda).