#Masyarakat# - Potensi News

Program pengabdian masyarakat dapat mengasah kemampuan mahasiswa untuk membantu menuntaskan sejumlah masalah yang dihadapi warga. Program ini merupakan satu dari tiga kewajiban dasar perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian. “Mahasiswa bukan hanya pelajar, tetapi pelayan nilai dan penjaga nurani sosial. Di kampus mencetak ilmu dalam ruang akademik untuk membangun fondasi pengetahuan dan saat pengabdian kepada masyarakat ini yang akan menjadi kontribusi untuk membenahi persoalan di lingkungan sosial,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.Pd., KHOM., MMRS., FINASIM., saat menjadi narasumber acara Upgrading Pengabdian Mahasiswa BEM KM Universitas Pasundan bertema “Grow to Make an Impact: Bergerak Bersama untuk Perubahan”, di Pendopo Kota Bandung,

Legislator Berikan Tips kepada Mahasiswa Unpas Terkait Pengabdian Masyarakat yang Berdampak

Parlementaria|Februari 7, 2026Februari 7, 2026

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,– Program pengabdian masyarakat dapat mengasah kemampuan mahasiswa untuk membantu menuntaskan sejumlah

Pemerintah Kota Bandung memastikan kawasan Kebun Binatang Bandung tetap dapat dinikmati publik sebagai ruang terbuka hijau kota, sepanjang digunakan secara tertib serta menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Dengan luas sekitar 11,7 hektare, kawasan ini memiliki peran penting sebagai ruang hijau di tengah kepadatan wilayah perkotaan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, upaya menjaga Kebun Binatang Bandung sebagai ruang terbuka hijau merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi ruang publik.

Pemkot Pastikan Kebun Binatang Bandung Jadi Ruang Terbuka Hijau untuk Masyarakat

Pemerintahan|Desember 26, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Pemerintah Kota Bandung memastikan kawasan Kebun Binatang Bandung tetap dapat dinikmati

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengapresiasi peran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dalam menyebarluaskan program pemerintah agar lebih dikenal oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Farhan dalam audiensi bersama jajaran TVRI di Kantor LPP TVRI, Jalan Gerbang Pemuda No. 8, Senayan, Daerah Khusus Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025. Farhan menyebut, LPP seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang akurat dan kredibel.

Wali Kota Bandung: LPP Harus Jadi Verifikator Informasi Bagi Masyarakat

Pemerintahan|Maret 12, 2025April 9, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengapresiasi peran Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Sebagai abdi negara yang mengemban amanah untuk melayani masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya serta landasan moral dan spiritual yang kokoh. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat Pembinaan Kerohanian Pemkot Bandung di Masjid Al Ukhuwah, Rabu 5 Maret 2025. “Pembinaan kerohanian bagi kita semua adalah hal yang sangat penting. Selain untuk meningkatkan kualitas diri, pembinaan kerohanian juga akan membawa dampak positif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Farhan.

Bina Rohani, Farhan: ASN Harus Menjadi Teladan Bagi Masyarakat

Pemerintahan|Maret 5, 2025April 9, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Sebagai abdi negara yang mengemban amanah untuk melayani masyarakat, Aparatur Sipil

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat berharap implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 di Jabar tidak memangkas pos anggaran untuk program-program yang berhubungan atau yang dirasakan langsung oleh masyarakat, hingga pelayanan publik. “Kita (Badan Anggaran DPRD Jawa Barat) lagi membedah anggaran (APBD 2025). Implementasi Inpres 1/2025 seharusnya tidak berhubungan dengan pelayanan publik dan program-program kerakyatan. Sehingga apa yang terjadi di pemerintah pusat tidak akan terjadi di Jabar,” harap Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, Kota Bandung, Rabu (19/2/2025).

Inpres 1/2025, Ono Surono Minta Efisiensi Tidak Memangkas Pos Anggaran untuk Masyarakat

Parlementaria|Februari 19, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat berharap implementasi Instruksi

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 di Jabar. Namun demikian, dalam implementasinya tidak mengganggu program atau kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan tidak akan mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu adalah instruksi dari pimpinan pemerintahan tertinggi. Dalam hal ini kita harus mendukung. Komisi I DPRD Jawa Barat mendukung Inpres tersebut. Sepanjang efisiensi itu tidak dilakukan terhadap kebutuhan primer masyarakat,” kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidkon Djampi, Kota Bandung, Rabu (12/2/2025).

DPRD Jawa Barat Dukung Implementasi Inpres 1/2025, Asalkan tak Menyentuh Program untuk Masyarakat

Parlementaria|Februari 12, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyikapi Instruksi Presiden (Inpres)

Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman. Demikian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Acep Jamaludin saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Acep Jamaludin di Kota Bandung. Jumat, (13/12/2024). tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018, yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Jalan Terusan Buahbatu No.18, Kota Bandung, Jumat, (13/12/2024). Acep menjelaskan, pemahaman yang baik dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Pemerintah Dan Masyarakat Menjadi Kunci Perwujudan Perda Trantibumlinmas

Parlementaria|Desember 14, 2024Desember 14, 2024

Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman. Demikian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Acep Jamaludin saat melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018, yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Jalan Terusan Buahbatu No.18, Kota Bandung, Jumat, (13/12/2024).

DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut edukasi dan informasi kepada masyarakat baik itu berupa informasi kebijakan maupun informasi pelayanan. Karena itu, penyebarluasan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat Jawa Barat. Demikian Anggota DPRD Provinsi H. Agung Yansusan, ST.,S.Ag.,MUD saat melaksanakan Penyebarluasan Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jum'at (6/12/2024).

DPRD Jabar : Sosialisasi Perda Sebagai Bentuk Edukasi Masyarakat

Parlementaria|Desember 7, 2024Desember 7, 2024

KAB.BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut edukasi dan informasi kepada masyarakat baik itu berupa informasi kebijakan maupun informasi pelayanan. Karena itu, penyebarluasan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat Jawa Barat.

Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait lingkungan hidup merupakan tugas bersama agar dapat diadaptasi bagi generasi penerus. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nisya Ahmad dalam kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosperda) No. 4 tahun 2023 terkait Lingkungan Hidup di Balai desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Kamis (5/12/2024).

Nisya Ahmad : Masyarakat Harus Berkomitmen Untuk Perhatikan Lingkungan Hidup

Parlementaria|Desember 5, 2024Desember 5, 2024

Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait lingkungan hidup merupakan tugas bersama agar dapat diadaptasi bagi generasi penerus.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nisya Ahmad dalam kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosperda) No. 4 tahun 2023 terkait Lingkungan Hidup di Balai desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Kamis (5/12/2024).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) I (Kota Bandung dan Kota Cimahi), H. Sugianto Nangolah, SH., MH., melaksanakan kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Sugianto menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk sebagai langkah strategis dalam menjaga dan mengelola kelestarian lingkungan hidup di Jawa Barat.Acara ini dilaksanakan di Lapangan Olahraga RW 05, Jl. Pojok Utara RT 04 RW 05 Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Kamis (5/12/2024).

Edukasi Masyarakat Legislator Sosialisasi Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup

Parlementaria|Desember 5, 2024Desember 5, 2024

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) I (Kota Bandung dan Kota Cimahi), H. Sugianto Nangolah, SH., MH., melaksanakan kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini, Sugianto menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk sebagai langkah strategis dalam menjaga dan mengelola kelestarian lingkungan hidup di Jawa Barat.Acara ini dilaksanakan di Lapangan Olahraga RW 05, Jl. Pojok Utara RT 04 RW 05 Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Kamis (5/12/2024).

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2024. Diawali penyerahan cendera mata oleh Sekretaris SMSI kabupaten Bekasi, Suryo Sudarmo kepada KPU Kabupaten Bekasi, kegiatan yang digelar di hari tenang jelang pencoblosan tanggal 27 November 2024 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi.

SMSI Sosialisasi Pilkada 2024 di Hari Tenang, Dorong Angka Partisipasi Masyarakat

Jabar, Ragam|November 24, 2024November 24, 2024

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2024.

Pemda Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2024. KIJB merupakan komitmen Pemdaprov Jabar dalam meningkatkan budaya inovasi sekaligus memberikan apresiasi kepada para inovator. Kick off KIJB 2024 dilakukan Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman di Auditorium Taman Budaya Jawa Barat, Jalan Bukit Dago Selatan, Kota Bandung, Selasa (9/7/2024).

Sekda Jabar Herman Suryatman: Inovasi Harus Berkontribusi pada Kemandirian Masyarakat

Pemerintahan|Juli 9, 2024Juli 9, 2024

Pemda Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2024. KIJB merupakan komitmen Pemdaprov Jabar dalam meningkatkan budaya inovasi sekaligus memberikan apresiasi kepada para inovator.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berkomitmen untuk mendorong transformasi digital di Lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Menurut Herman, digitalisasi merupakan tools untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jabar. "Sebagaimana harapan Pak Penjabat Gubernur (Bey Machmudin), digitalisasi harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Jabar. Kemiskinan harus turun, pengangguran turun, stunting turun, dan digital adalah tools-nya," ucap Herman usai bertemu Tim JDS di Jabar Command Center, Kota Bandung, Sabtu (6/4/2024).

Sekda Jabar Herman: Digitalisasi Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintahan|April 6, 2024April 6, 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berkomitmen untuk mendorong transformasi digital di Lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melaksanakan agenda Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda).Salah satunya wakil rakyat Daerah Pemilihan Jabar II (Kabupaten Bandung) Dra.Hj.Tia Fitriani menggelar Sosialisasi perda Provinsi Nomor 3 tahun 2021 tentang Perlindungan Anak. Anggota Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Provinsi Jawa Barat ini melakukan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 tahun 2021 dilaksanakan di jalan Pameuntasan no 39. Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jumat (5/4/2024).

Legislator Tia : Perda Perlindungan Anak Harus Dipahami Masyarakat

Parlementaria|April 5, 2024April 7, 2024

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melaksanakan agenda Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda).Salah satunya wakil rakyat Daerah Pemilihan Jabar II (Kabupaten Bandung) Dra.Hj.Tia Fitriani menggelar Sosialisasi perda Provinsi Nomor 3 tahun 2021 tentang Perlindungan Anak.

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut Desa Bojongmangu di Kabupaten Bekasi menjadi salah satu model dengan kategori baik dalam penyelesaian secara administratif dan penataan batas desa. Melalui tata cara yang bagus dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan sinergitas dengan pemerintah setempat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat. Menurut Sadar, sebagai desa yang berada di kawasan industri membuat karakter masyarakat pedesaan mengalami banyak perubahan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mengusulkan dari status desa menjadi kelurahan. Sebab, karakter masyarakat yang sudah tidak mencerminkan sebagai masyarakat desa dan memiliki kelebihan dan kekurangan harus betul-betul diperhatikan.

Sadar Muslihat : Karakteristik Masyarakat Menjadi Salah Satu Syarat Perubahan Status Desa

Parlementaria|Februari 20, 2024Februari 20, 2024

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut Desa Bojongmangu di Kabupaten Bekasi menjadi salah satu model dengan kategori baik dalam penyelesaian secara administratif dan penataan batas desa. Melalui tata cara yang bagus dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan sinergitas dengan pemerintah setempat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat.