BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019.saat ini sedang di bahas untuk mencari informasi terkait program kerja yang dilakukan Organisasi Perngkat Daerah(OPD).
Hal tersebut juga dilakukan Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019.
Hal yang dijelaskan Dinas PMPTSP salah satunya mengenai indikator target kinerja Dinas PMPTSP di Tahun 2019 yang mengacu pada Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan selama 2 tahun terakhir (2018-2019) selalu tercapai dan terlihat dari komponen yang mempengaruhinya, yaitu tercapainya target realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Selain itu juga, disebabkan besarnya realisasi investasi dari sektor BUMD, BUMN dan Swasta, dikarenakan banyaknya proyek infrastruktur di Provinsi Jawa Barat yang ditunjang dengan pelayanan perizinan yang makin membaik di Kab/Kota maupun di Provinsi.
Komisi III mengapresiasi kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, dengan nilai indikator PMTB yang sangat baik artinya pengusaha yang melakukan investasi di Jawa Barat berjalan dengan baik, dan berarti Jawa Barat merupakan Provinsi yang bisa menarik para investor sehingga mempercepat pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
Atas dasar itulah, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Cucu Sugyati menyatakan DPRD melalui Komisi III menyoroti agar perizinan di Jawa Barat prosesnya harus lebih dimudahkan lagi, sehingga bisa menarik pengusaha atau calon investor untuk berinvestasi lebih nyaman lagi di Provinsi Jawa Barat,tutur legislator dari Partai Golongan Karya(Golkar) ini.
Menurut Cucu,oleh karena itu definisi perizinan satu atap harus lebih di implementasikan lagi dan kedepannya Dinas PMPTSP juga harus melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di Jawa Barat, papar wakil lakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar II Kabupaten Bandung ini.
Ditambahkan politisi partai berlambang pohon berigin ini,atas dampak perijinan yang sudah dikeluarkan, sehingga pengawasan ini penting untuk proses seleksi bagi perusahaan besar khususnya yang ada di Jawa Barat, dengan kata lain perusahaan yang ada di Jawa Barat harus berbasis ramah lingkungan,Pungkas Cucu. (Ade/Red)
