BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Kisruh pembagian bantuan sosial (bansos) masyarakat terdampak covid-19 di Jawa Barat masih belum tuntas. Dalam beberapa kesempatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengeluhkan rumitnya mengatur bantuan yang datang dari berbagai Kementerian.
Pernyataan RK ini mengungkapkan betapa repotnya ia harus menjelaskan soal jatah bantuan kepada masyarakat, lantaran bantuan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata tak datang bersamaan dan dengan mekanisme masing-masing.
Selain itu, data yang tak singkron antara provinsi dan pemerintah kota/kabupaten masih jadi kendala.
Terkait hal tersebut, Rafael Situmorang, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan meminta agar RK tak saling menyalahkan katanya kepada media melalui sambungan telepon, Sabtu (9/5/2020).
Menurutnya, Pemprov Jabar harus memperbaiki sinergi dan komunikasi dengan kabupaten kota sehingga pendataan bantuan sosial bisa lebih cepat.Termasuk juga dengan pemerintah pusat,tutur politisi partai berlambang banteng moncong putih ini.
“Selama ini kan pemerintah kota atau kabupeten masih menunggu berapa Kepala Keluarga (kk) yang dicover oleh provinsi. Termasuk juga bantuan dari pusat,” kata Rafael.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah kota atau kabupaten bisa menganggarkan untuk KK yang belum tersentuh bansos. Sehingga, lanjutnya, penyaluran bansos tidak terkatung katung.
“Kami imbau agar RK tidak membuat statement yang muluk muluk, padahal teknis dan data di lapangan belum siap. Kalau masalah bantuan yang datang berbeda waktu, kordinasikan saja,”pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Jabar II Kota Bandung-Cimahi ini.(Ade/Red)
