KARAWANG.POTENSINEWS.COM,- ada temuan pemotongan sepihak dalam pencairan dana desa dengan nilai yang variatif di masing-masing desa.
Menyikapi hal tersebut legislator dari partai Golongan Karya (golkar) Sri Rahayu Agustina,angkat bicara terkait Pemerintah Desa yang telah melakukan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurut anggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat,yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, meliputi: Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.
Sri Rahayu meminta Cellica Nurahadina, Bupati Karawang, agar segera melakukan peneguran terhadap Pemerintah Desa yang telah melakukan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat di hubungi awak media via telepon selularnya.Kamis (28/5/2020).
“Bupati harus segera turun tangan dan melakukan peneguran keras terhadap pihak pemerintah desa yang telah berani melakukan pemotongan BLT,” tutur Sri wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) X meliputi Kabupaten Karawang dan Purwakarta.
“Bagaimanapun BLT harus utuh di terima oleh masyarakat baik bantuan dari Kementerian maupun tingkat daerah, dan kalau di potong itu sudah jelas melanggar aturan yang ada,”ujarnya.
Bahkan menurut Sri, pihak Kecamatan selaku tim monitoring pembagian BLT, Harus kerja keras memantau jalanya pembagian BLT di tingkat Desa, bahkan kalau saja ada desa yang melakukan pemotongan itu mesti di laporkan.
“tim monitoring pun jangan diam saja, apapun alasanya tetap harus di laporkan, apalagi saya merasa miris, ada orang yang mempertanyakan perihal pemotongan BLT malah di pukul oleh RT, maksudnya apa itu, itu sudah merupakan tindak pidana yang tidak boleh di biarkan, karena sudah melakukan pemotongan kini malah memukul orang yang bertanya tentang BLT,”pungkas srikandi paratai berlambang pohon beringin ini.(Ade/Red)
