BANDUNG.POTENSINEWS.COM,-Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menanggapi rencana pengadaan gawai atau gadget bagi peserta didik yang kesulitan mengakses pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.
“Saya dengar ada pengadaan gadget gitu ya, tetapi memang bisa mengadakan gadget, siswa SMA, SMK, SLB se Jawa Barat itu jumlahnya ada 1,9 juta jiwa lho, dari mana anggaran ngadain gadget itu,” tanyanya.
Menurut legislator partai berlambang bulan sabit kembar ini, tidak perlu menyiapkan gadget untuk seluruh siswa, cukup setengahnya, anggap setengahnya lagi sudah memilikinya,tutur pria berkacamata ini di Bandung.
Lebih lanjut dikatakan Gus Ahad sapaan akrab Abdul Hadi,itu berarti kita harus mengadakan 1 juta gadget. Ini bagaimana caranya, duitnya dari mana. Duit abis buat covid-19, gitu,” tanyanya politisi PKS dari Dapil X (Kabupaten Karawang – Kabupaten Purwakarta).
Setelah gadget tersedia, yang jadi pertanyaannya lagi, ada pulsanya nggak. “Di BOS ada. Sok ayo, pasti kalau semua duit BOS dibagi-bagi untuk beli pulsa, nggak akan cukup juga duit BOS,” katanya.
Lantas, setelah ada gadget, ada pulsa, sinyal ada tidak tanya Abdul Hadi kembali, sebab masih banyak daerah di Jawa Barat yang belum bisa terjangkau sinyal komunikasi, masuk dalam kawasan blankspot. Seperti Karang Pawitan, di Cikalong, Cidaun, Tegal Buled.
Jadi, menurut Abdul Hadi, semuanya harus dilihat dengan menggunakan logika bumi, jangan logika langit. “Logika langitkan gampang, kita bikin aja,” katanya.
“Itu PR (baca–pekerjaan rumah) nomor satu, semua terkait pengadaan,” jelasnya.
PR nomor dua, ujar Abdul Hadi adalah siap tidak guru mengajar siswa-siswinya dengan metode daring. Sebab mengajar lewat cara daring ini berbeda dengan mengajar lewat tatap muka.
“Guru pasti tahu, semua yang ngerti pedagogi, akan tau gitu ya, ada ketidak efisienan gitu ya,” katanya.
PR nomor tiga menurut Abdul Hadi adalah kurikulum. Sebab kurikulum pendidikan di Indonesia tidak disiapkan untuk Covid-19, karena Covid-19 itu tanpa rencana. Ini Takdir Allah, tiba-tiba diujikan.
“Jadi kita nggak siap belajar dengan kurikulum ini, karena kurikulum kita bukan untuk PJJ, jadi bila sekarang PJJ, harus diubah kurikulumnya,” tegasnya.
Rencana pengadaan gawai pernah diungkap Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad saat bertemu mitra kerjanya Komisi X DPR RI.
Hamid menyebut, Kemendikbud harus terlebih dahulu melihat postur anggaran yang ada. Sebab, pengadaan gawai tersebut sudah barang tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.
“Ini memang memerlukan anggaran cukup besar, oleh karena itu akan kami siapkan exercise dana yang dibutuhkan,” ujarnya.(Ade/Red)
