PURWAKARTA.POTENSINEWS.COM,– Program pembentukan kota/kabupaten layak anak (KLA) yang telah diluncurkan pemerintah bertujuan agar anak-anak bebas dari pekerjaan dan kekerasan dan sebagai upaya memberikan perlindungan hak-hak mereka.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011, tentang Kota/kabuapten layak Anak (KLA), bahwa seluruh daerah di Indonesia harus membangun kawasan KLA.
Untuk di Jawa Barat sendiri dari 27 Kabuapten/kota, baru ada 23 kabupaten/kota yang masuk kriteria kota layak anak. Jadi masih ada kab/kota lagi yang belum menjadi kota layak anak yaitu Kab. Purwakarta, Subang, Indramayu dan Pangandaran. Untuk itu, DPRD Jabar mendorong kepada kab/kota tersebut agar secepatnya menyusul menjadi kota yang layak anak.
Dalam upaya mendorong daerah menjadi Kota/kabuapten layak Anak pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Jabar yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Purwakarta, Selasa (9/2/2021).
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mengatakan, “Tujuan kami kesini untuk mendorong dan mendukung, berkaitan dengan perempuan dan perlindungan anak,tutur umi spaan akrab perempuan partai berlambang bulan sabit kembar ini.
Lebih lanjut dikatakan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.dalam mewujudkannya, perlu diadakan pembentukan gugus tugas layak anak. Saya kira itu penting, Umi mendorong kepada pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, agar segera meningkatkan statusnya menjadi kota layak anak.
Menurutnya salah satu langkah untuk segera mewujudkannya adalah dengan dibuat satuan gugus tugas. Sehingga dapat mempercepat proses berubahnya status Purwakarta, usai didaftarkan.
Dia berharap, pemerintah daerah khususnya P2TP2A dapat memaksimalkan kinerja gugus tugas. Sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Purwakarta menjadi kota layak anak, selain melakukan proses pendaftaran dengan lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuannya.
“Saya berpesan, agar dapat memaksimalkan gugus tugas yang ada, dalam penyiapan kota layak anak. Serta dalam memasukkan administasi agar dilakukan secara cermat dan teliti. Kami dari Komisi V sangat mendukung, Kabupaten Purwakarta dan tiga kabupaten lainnya untuk dapat segera menjadi kota layak anak. Harapannya Jawa Barat mampu mewujudkan provinsi yang sangat memerhatikan hak dan pelayanan anak,” ucapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya pun bakal mendorong sepenuhnya terkait kebutuhan anggaran bagi P2TP2A, sehingga dapat bekerja lebih maksimal dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta jadi kota layak anak.,pungkas wakil rakyat daerah (dapil) Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini.(Ade/Adv)
