BANDUNG.POTENSINEWS.COM,–Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah berjalan sepekan, sejak 3 Juli 2021 dan akan berakhir 20 Juli 2021 mendatang.
Sesuai dengan fungsinya untuk itu semua anggota DPRD Jabar yang berjumlah 120 orang melaksanakan pengawasan dan terus memantau mobilitas masyarakat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah pemilihan masing masing anggota DPRD Jabar.
Demikian juga yang dilaksanakan oleh Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Jabar Dapil VIII Kota Bekasi dan Depok,Hj. Sumiyati,S.Pd.i M.Ipol, mendukung kebijakan yang di keluarkan pemerintah tersebut,Ia juga inten melaksanakan pemantauan di lapangan di daerah pemilihannya saat di hubungi melalui telepon selulernya sabtu 10 Juni 2021.
Menurut Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat,mengatakan menyikapi situasi saat ini yang mana orang terpapar pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) terus meningkat.Untuk itu Ia meminta, pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali tersebut.
Lebih lanjut dikatakan politisi perempuan berlambang banteng moncong putih ini,hal itu sehubungan masih tingginya angka persebaran dan korban meninggal akibat pandemi covid-19 khususnya di Kota Bekasi dan Depok.
“Tingkat persebaran pandemi ini sangat tinggi, untuk itu pembatasan skala regional dan mikro saya kira perlu diperhatikan kedepan. Jangan sampai libur idul adha ini menjadikan grafik semakin naik”tegas wakil rakyat yang bertempat tinggal di Jl. Cemara Raya, No 34, RT01/64, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi ini
Ditambahkannya dengan banyaknya jumlah korban meninggal menjadi shock therapy bagi masyarakat untuk tetap disiplin terhadap prokes. Hanya persoalannya migrasi atau laju masyarakat dari kota satu ke kota lain yang perlu tetap dibatasi. Karena kalau ini tidak dibatasi dan dikanalisasi melalui PPKM dikhawatirkan grafiknya akan terus meningkat pungkas peraih magister ilmu politik dari Universiras Padjadjaran (Unpad) ini.(Ade/AdPar)
