JAKARTA.POTENSINEWS.COM, – Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang membidangi keuangan ini melakukan Kunjungan Kerja (kunker) ke PT. Migas Hulu Jabar di Jakarta dalam rangka mendapatkan informasi berkaitan dengan Potensi Pendapatan Daerah dari Sektor PAP (Pajak Air Permukaan) serta Evaluasi Kinerja BUMD Jabar. Rabu, (3/11/2021).
Kunjungan kerja kali ini dalam upaya mencari masukan dan informasi dari PT. Migas Hulu Jabar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mitra kerja Komisi III DPRD Jabar mengenai strategi perusahaan di tengah pandemi Civid-19 saat ini kata Hj.Sumiyati ,S,Pd,I,.M.IPol melalui telepon selulernya Kamis 4 November 2021..
Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol. nantinya hasil masukan atau temuan – temuan yang kita dapatkan dalam kunker ini, nantinya akan kita sampaikan dan dibahas kembali oleh badan anggaran untuk diputuskan seperti apa sesungguhnya kebijakannya,
Menurut Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati,kinerja PT. Migas Hulu Jabar menunjukkan performa perusahaan tetap stabil dan terkendali walaupun di masa pandemi Covid -19 saat ini.
Menginggat PT. Migas Hulu Jabar sebagai perusahaan di bidang sumber daya alam yang menjadi motor pengerak Sektor perekonomian Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya BUMD Pemerintah Provinsi wajib hadir sebagai regulator dan akselerator pembangunan perekonomian Jawa Barat.
Menurut politisi perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kunker ini merupakan wadah untuk menyerap aspirasi mitra kerja yang dimasukkan dalam Rancangan Kebijakan Umum pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tutur wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII Kota Bekasi dan Kota Depok ini.
Ditambahkan srikandi partai berlambang bateng moncong putih melalui kunker ke mitra kerja ini dapat diketahui program kerja (proker) dengan dengan demikian terjadi sinkronisasi pendanaan dalam hal ini pengganggaran (Budgetting) sesuai dengan fungsi DPRD,pungkas alumni strata dua ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.(Ade/Adikarya)
