BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang membidangi keuangan ini melakukan Kunjungan Kerja (kunker) ke Bank BJB Kantor Cabang (KC) Kota Bogor dalam rangka Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022. Rabu, (17/11/2021).
Kunjungan kerja kali ini dalam upaya mencari masukan dan informasi dari bank bjb sebagai Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) mitra kerja Komisi III DPRD Jabar mengenai Volume APBD Tahun 2022 mendatang,ungkap Hj.Sumiyati ,S,Pd,I,.M.IPol.seusai kunjungan kerja tersebut melalui telepon selulernya Rabu 17 November 2021..
Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol. nantinya hasil kunjungan kerja ini akan dilaporkan dan dibahas kembali oleh Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat untuk diputuskan.
Masukan atau Sharing yang kita dapatkan dalam kunker ini,nantinya akan kita sampaikan dan dibahas kembali oleh badan anggaran untuk diputuskan seperti apa sesungguhnya kebijakannya,
Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hj.Sumiyati, kinerja bank bjb kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan Banten menunjukkan performa perusahaan tetap stabil dan terkendali walaupun di masa pandemi Covid -19 saat ini.
Menginggat bank bjb sebagai lembaga keuangan yang menjadi motor pengerak Sektor perekonomian Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya BUMD Pemerintah Provinsi wajib hadir sebagai regulator dan akselerator pembangunan perekonomian Jawa Barat.
Ditambahkan srikandi partai berlambang bateng moncong putih kunker ini merupakan wadah untuk menyerap aspirasi mitra kerja yang dimasukkan dalam Rancangan Kebijakan Umum pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,tutur alumni strata dua ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.
Melalui kunker ke mitra kerja ini dapat diketahui program kerja (proker) dengan dengan demikian terjadi sinkronisasi pendanaan dalam hal ini pengganggaran (Budgetting) sesuai dengan fungsi DPRD,Pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII Kota Bekasi dan Kota Depok ini.(Ade/Adikarya)
