BANDUNG.POTENSINEWS.COM,–Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Perekonomian meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata.
Salah satu mitra kerjanya Dinas Peternakan.Pimpinan dan anggota Komisi II melakukan kunjungan kerja (kunker) ke UPTD BPPHK Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.Untuk mencari informasi dan masukan terkait program yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Senin (8/2/2021).
Komisi II mendorong peningkatan anggaran dan sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sub Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur. Sebab, di masa pandemi Covid-19 dinilai tidak akan maksimal dalam mengecek dan pemeriksaan lalu lintas hewan ternak, baik yang menuju maupun keluar Jabar.
Anggota Komisi II DPRD Jabar Yuningsih saat diminta tanggapannya terkait hasil monitoring ke UPTD BPPHK Gunung Sindur mengungkapkan, pos pemeriksaan hewan di Kabupaten Bogor harus memiliki komponen pengelolaan yang komprehensif. Supaya lalu lintas pengecekan dapat dilakukan dengan baik tutur legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini .
Lebih lanjut dikatakannya,terlebih saat pandemi Covid-19 bukan hanya hewan tetapi kandungan protein dalam konteks kesehatan hewan juga harus diperhatikan,tutur politisi partai berlambang bintang sembilan ini.
Menurut Yuningsih pengecekan hewan di UPTD Gunung Sindur ini relatif sepi alias tidak produktif. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas diperlukan fasilitas alat yang memadai agar pelaku usaha peternakan dapat melakukan pengecekan di tempat tersebut.
Selain fasilitas, persoalan yang dihadapi UPTD Gunung Sindur yakni bidang SDM yang sangat tidak layak secara personal. UPTD tersebut yang diisi oleh 4 staf yang terdiri dari 2 ASN dan 2 honorer jauh dari kelayakan sebuah UPTD pemeriksaan hewan.
Ditambahkannya asumsi sepinya pemeriksaan hewan karena memang tidak didukung alat yang memadai dan pegawai yang minim,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XII meliputi Kabupaten Indramyu,Cirebon dan Kota Cirebon ini.(Ade/A)
