DKI JAKARTA.POTENSINEWS.COM – Dalam upaya mencari masukan dan informasi terkait pembahasan Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No.12 Tahun 2006 Tentang PT.Tirta Gemah Ripah (TGR) Pimpinan dan Anggota Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ditjen Risiko terkait dengan Pembahasan Proyek KPBU SPAM PDAM bersama Dengan PT. Tirta Gemah Ripah Bertempat di Gedung Frans Seda Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, PS. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Senin, (17/1/2022).
Menurut Hj. Sumiyati, SPd .,M.I.Pol Anggota Pansus VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat.Pihaknya kunker Ditjen Risiko Kemenkeu Republik Indonesia.Guna mencari referensi berkaitan pembahasan raperda penyertaan modal PT.Tirta Gemah Ripah (TGR),jelas politisi perempuan partai berlambang banteng moncong putih ini.
PT TGR mengajukan suntikan dana kurang 70 miliar rupiah lebih untuk modal kerja penjaminan.Oleh karena itu Pansus VII berkonsultasi ke Ditjen Risiko Kemenkeu Republik Indonesia. Pansus mengedepankan unsur ke hati-hatian dalam hal penambahan modal ini,kita tidak mudah seperti itu memberikan tambahan modal.Pansus ingin mengetahui kemampuan mereka bisa membalikan dana sebesar itu seperti apa, pemaparannya positif, proyeksinya.
Pansus juga akan menanyakan PDAM di Kota Kabupaten yang akan mereka bekerja sama jadi ada G to G (government to government) sebetulnya sudah persetujuan antara Gubernur dengan Bupati Wali Kota sudah oke, tetapi ketika B to B (business to business) PDAM semisalnya kira-kira dia bisa untung tidak jika dikelola regional sekelas Jawa Barat, karena dilapangan itu apakah kepuasan pelanggan bertambah atau justru sebaliknya,ujar Sum yang juga anggota Komisi III DPRD Jabar ini.
Seperti di ketahui, Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan air minum di beberapa daerah di Jawa Barat yang saat ini masih sangat dibutuhkan masyarakat.
SPAM ini dapat menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat dan akan menyerap tenaga kerja dalam pembangunannya. Di sisi lain SPAM ini juga akan bermanfaat untuk mengurangi turunnya permukaan tanah.
Pihaknya tidak mau jika ternyata banyak komplain setelah DPRD memberi penjaminan modal sebesar itu. Hal tersebut berarti tidak bisa mendalami masalahnya PT Tirta Gemah Ripah itu apakah sehat atau tidak.
“Nanti PDAM di Kota-kota itu akan disinergikan dengan pengelolanya Tirta, sharing provitnya berapa, nanti kita akan tanya PDAM kira-kira nyaman tidak ada proyeksi penambahan keuntungan jika misalnya nanti dikelola oleh Tirta Jabar,” jelasnya. (Ade/Adikarya)
