BANDUNG.POTENSINEWS.COM,-DPRD Jabar juga memberikan masukan agar Gubernur mempertimbangkan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai.
Hal tersebut dikakan Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk memberikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa uang tunai saja.
“Kami mengusulkan juga tolong dikaji untuk pemberian Bansos lewat bantuan tunai saja gitu yah, karena dengan uang tunai ada 3 hal yang minimal bakal ada,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi saat dihubungi media di Bandung, Senin (27/4/2020).
Legislator yang akrab disapa Gus Ahad menjelaskan bahwa dengan memberikan bantuan sosial dengan uang tunai lebih memudahkan masyarakat dan juga simpel, sehingga tidak akan ribet serta tidak akan membusuk.
“Tentu saja dengan mempertimbangkan banyak hal. Di samping ada beberapa keuntungan jika disalurkan dalam bentuk uang tunai,” ucapnya.
Pertama, lebih mudah menyalurkannya. Terlebih dengan memanfaatkan jalur-jalur yang sudah dimiliki. Misalnya melalui PT Pos maupun bank-bank yang sampai ke pelosok. Sehingga lebih mudah dan menghindari risiko lainnya, misalnya bantuan telur bisa pecah atau busuk, dan lainnya.
Kedua, dengan tunai maka gunjingan-gunjingan yang kurang kondusif di lapangan tentang harga barang dan lainnya bisa diminimalisir. Nada miring tersebut bisa muncul karena nilai bantuannya tetap sementara harga barangnya fluktuatif.
“Jadi, warga bisa mendapatkan uang ini tanpa resah lagi. Kalau nontunai ada salah paham. Potensinya ada,” ujarnya.
Ketiga, untuk mengantisipasi perekonomian masyarakat di tingkat terbawah agar bisa terdongkrak dengan adanya dana yang dimiliki.
Masyarakat bisa membeli sendiri kebutuhannya. Butuh beras, mi instan, minyak goreng, dan lainnya bisa menbeli ke warung tetangga atau sebelah rumahnya. Ini jelas akan mengurangi dampak ekonomi, karena pembeli itu ada.
“Bandingkan dengan sekarang, mohon maaf, kami hingga saat ini tidak bisa mendapatkan konfirmasi bahwa barang-barang yang ada ini apakah benar dibeli di toko masyarakat atau bisnis dari pedagang-pedagang besar saja. Karena otomatis penyediaan-penyediaan dalam jumlah besar ini biasanya dilakukan lewat perbisnisan skala besar,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta ini.(Ade/Dbs)
