#Catatan#

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025-2029, di Aula Barat ITB, Bandung, Senin, 28 April 2025. Hadir Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Ketua Bapemperda Dudy Himawan, S.H., Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof., Dr. H. Radea Respati P., S.H., M.H.; dan Wakil Ketua Komisi III, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I. Sementara dari fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung dihadiri oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, A.Md; Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Agus Hermawan, S.A.P., Ketua Fraksi Partai Golkar Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, SH., MH., M.Si., Ketua Fraksi Partai Nasional-Demokrat Rendiana Awangga, S.Tr.Kom.Ak., Ketua Fraksi PKB, AA Abdul Rozak, S.Pd.I., M.Ag., serta Ketua Fraksi PSI Erick Darmadjaya, B.Sc. M.K.P. Acara ini juga diikuti oleh Wali Kota Bandung M. Farhan, Wakil Wali Kota H. Erwin, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, serta tamu undangan lainnya.

DPRD Dukung Serta Berikan Sejumlah Catatan untuk RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029

Parlementaria|April 29, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., mengapresiasi Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber talkshow OPSI di Radio PRFM Bandung, Rabu, (17/5/2023). "Saya melihat dari tahun ke tahun semakin baik walaupun ada kekurangannya tapi pada umumnya pelaksanaan semakin baik. Dari sisi pemahaman masyarakat dan kesiapan pemerintah Kota Bandung dalam sosialisasi dan pelaksanaan proses PPDB samakin baik," kata Aries. Akan tetapi, Aries pun memberikan catatan terkait persyaratan pada jalur afirmasi. Sebelumnya masyarakat masih diperbolehkan menggunakan surat keterangan sedang diajukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, untuk tahun 2023 masyarakat yang akan menggunakan jalur afirmasi diwajibkan harus masuk DTKS yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

Ketua Komisi D : Apresiasi dan Ada Catatan Jelang PPDB 2023

Edukasi, Parlementaria|Mei 18, 2023Mei 18, 2023

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., mengapresiasi Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat SD dan SMP di Kota Bandung.

Catatan Akhir Tahun 2022 PWI Pusat

Nasional|Desember 28, 2022Desember 28, 2022

TAHUN 2022 ditutup dengan perkembangan yang kurang menggembirakan bagi komunitas pers dan masyarakat sipil di Indonesia. DPR akhirnya mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Upaya dekolonisasi pun melahirkan fakta rekolonisasi.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.