#DPRD# Archives | Laman 2 dari 11

DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Kunjungan kerja tersebut membahas mengenai pengawasan DPRD terhadap pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Samsul Hidayat menjelaskan, yang menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan ini mengenai pengawasan DPRD terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Pengawasan terkait kebijakan eksekutif di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

DPRD Jabar dan DPRD Kabupaten Bogor Bahas Pengawasan Dewan terhadap Pendidikan, Kesehatan & Ketenagakerjaan

Parlementaria|Januari 9, 2025Januari 9, 2025

DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Kunjungan kerja tersebut membahas mengenai pengawasan DPRD terhadap pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bumi Perkemahan Kiarapayung, Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Barat, Kamis (9/1/2025). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana, sekaligus sinkronisasi program kegiatan tahun 2025. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mengatakan, pihaknya mencatat sejumlah perubahan signifikan di Bumi Perkemahan Kiarapayung. Pun demikian, Komisi V menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan yang dicapai oleh Kwarda Pramuka Jawa Barat.

Komisi V DPRD Jawa Barat Dorong Transparansi Program dan Kegiatan Kwarda Pramuka Jabar

Parlementaria|Januari 9, 2025Januari 12, 2025

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bumi Perkemahan Kiarapayung, Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Barat, Kamis (9/1/2025). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana, sekaligus sinkronisasi program kegiatan tahun 2025.

DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan realisasi program bantuan akses listrik kepada masyarakat miskin atau Program Jabar Caang lebih banyak lagi. Pasalnya dari target 28.000 yang terealisasi baru 3.000. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan saat berkunjung ke Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi bersama Anggota Komisi IV dalam rangka evaluasi program kegiatan tahun 2024, dan rencana kerja tahun 2025, Selasa (7/1/2025).

Belum Memenuhi Target, DPRD Dorong Peningkatan Realisasi Program Jabar Caang

Parlementaria|Januari 8, 2025Januari 8, 2025

DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan realisasi program bantuan akses listrik kepada masyarakat miskin atau Program Jabar Caang lebih banyak lagi. Pasalnya dari target 28.000 yang terealisasi baru 3.000.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, dengan telah ditandatanganinya (penetapan) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat. Maka DPRD Jawa Barat telah memiliki landasan yang baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat

Parlementaria|Desember 27, 2024Desember 28, 2024

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, dengan telah ditandatanganinya (penetapan) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat. Maka DPRD Jawa Barat telah memiliki landasan yang baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima kunjungan kerja Citra Bakti DPRD Provinsi Jawa Barat di Balai Kota Bandung, Senin 23 Desember 2024. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kota untuk mendukung pembangunan di ibu kota Jawa Barat. Ketua rombongan DPRD Provinsi Jawa Barat, M.Q. Iswara menyampaikan beberapa isu strategis yang dibahas antara lain pengembangan koridor Bus Rapid Transit (BRT), penanganan banjir, persampahan, pendidikan kesehatan dan perbaikan lingkungan, terutama di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Pemkot Bandung dan DPRD Jabar Bersinergi Atasi Isu Strategis

Parlementaria, Pemerintahan|Desember 24, 2024Desember 24, 2024

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima kunjungan kerja Citra Bakti DPRD Provinsi Jawa Barat di Balai Kota Bandung, Senin 23 Desember 2024. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kota untuk mendukung pembangunan di ibu kota Jawa Barat.

DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung program percepatan pemekaran daerah baru di Jawa Barat. Mengingat prioritas keuangan dari pemerintah pusat dilihat dari jumlah banyaknya kabupaten kota disuatu daerah bukan berdasarkan banyaknya jumlah penduduk. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr.Buky Wibawa, M. Si saat menerima Forkodetada (Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah) Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Selasa (26/11/2024).

DPRD Jabar : Pemekaran Daerah Baru DPRD Perlu Dukungan Penuh Stakholder

Parlementaria|November 28, 2024November 28, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung program percepatan pemekaran daerah baru di Jawa Barat. Mengingat prioritas keuangan dari pemerintah pusat dilihat dari jumlah banyaknya kabupaten kota disuatu daerah bukan berdasarkan banyaknya jumlah penduduk.

DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pemekaran daerah otonom baru di Jawa Barat. Totalnya 16 daerah yang diproyeksikan menjadi daerah otonom baru. Ada sembilan CDPOB yang telah diusulkan, ialah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur. Kemudian Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan yang terakhir adalah Kabupaten Subang Utara. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ono Surono, ST seusai menerima audiensi dari Forkodetada (Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat) di Ruang Badan Anggaran, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Selasa, (26/11/2024).

DPRD Jabar Berkomitmen Dorong CDPOB Di Jawa Barat

Parlementaria|November 26, 2024November 26, 2024

audiensi dari Forkodetada (Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat) di Ruang Badan Anggaran, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Selasa, (26/11/2024).

DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa catatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025 yang belum lama ini disahkan atau ditetapkan menjadi Perda APBD TA 2025. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menegaskan APBD TA 2025 harus tepat sasaran, dan pengawasan ketat sehingga tidak ada kebocoran disana sini. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar harus kreatif dalam melakukan intensifikasi, dan ekstensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ini Catatan DPRD Provinsi Jawa Barat atas Ranperda APBD 2025

Parlementaria|November 11, 2024November 11, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa catatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025 yang belum lama ini disahkan atau ditetapkan menjadi Perda APBD TA 2025.

Pemda Provinsi Jabar bersama DPRD sepakat menyetujui APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan APBD Jabar 2025 disetujui dalam Rapat Paripurna Persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024) malam. Penjabat Gubernur Bey Machmudin mengapresiasi karena persetujuan dilakukan lebih awal dari batas akhir 30 November 2024.

Tiga Minggu Lebih Awal, Pemda Provinsi Jabar – DPRD Setujui APBD 2025

Pemerintahan|November 9, 2024November 9, 2024

Pemda Provinsi Jabar bersama DPRD sepakat menyetujui APBD tahun anggaran 2025.

Persetujuan APBD Jabar 2025 disetujui dalam Rapat Paripurna Persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024) malam.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar di gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024). Dalam rapat paripurna tersebut Bey menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, yang mencakup sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan oleh Pemda Provinsi Jabar.

DPRD Jabar Setujui Sembilan Ranperda dalam Propemperda Tahun 2025

Parlementaria, Pemerintahan|November 8, 2024November 8, 2024

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar di gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024).

Dalam rapat paripurna tersebut Bey menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, yang mencakup sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan oleh Pemda Provinsi Jabar.

DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menggelar rapat paripurna membahas 3 agenda penting. Tiga agenda penting tersebut diantaranya; agenda pertama laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), persetujuan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, dan sambutan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. Agenda kedua, penetapan perubahan Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan Agenda ketiga pengambilan sumpah atau janji anggota DPRD Jawa Barat sisa masa jabatan 2024-2029 dari Fraksi Partai Gerindra, Syahrir.

DPRD Jabar Gelar Rapat Paripurna, Bahas Persetujuan Propemperda, Perubahan Renja hingga Pelantikan PAW

Parlementaria|November 8, 2024November 8, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna membahas 3 agenda penting.tersebut pertama laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), persetujuan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, dan sambutan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pelantikan atau pengambilan sumpah H. Syahrir, SE.M.IPOL menggantikan (PAW) Anggota DPRD Jawa Barat M. BN Holik Qodratullah daerah pemilihan Jabar IX dari Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna, Jumat (8/11/2024). Resmi menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir bakal memperjuangkan beberapa masalah salah satunya; kemudahan masyarakat terhadap akses kesehatan, ketersedian pupuk bagi para petani, wajib belajar 12 tahun yang dinilai masih perlu ditingkatkan, termasuk pembangunan sekolah SMA Negeri atau SMK Negeri di setiap kecamatan dan lainnya

Sah, Syahrir Dilantik Jadi PAW Anggota DPRD Jawa Barat

Parlementaria|November 8, 2024November 9, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pelantikan atau pengambilan sumpah H. Syahrir, SE.M.IPOL menggantikan (PAW) Anggota DPRD Jawa Barat M. BN Holik Qodratullah daerah pemilihan Jabar IX dari Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna, Jumat (8/11/2024).

DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jabar. Kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, turut mendampingi perwakilan fraksi-fraksi hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. “Atas nama DPRD Jawa Barat, kami berterima kasih atas kunjungan kerja DPD RI Provinsi Jabar. Banyak hal yang kita diskusikan, bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam mengoptimalkan pembangunan dan kesejahteraana masyarakat,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Senin, (4/11/2024).

DPRD Jawa Barat Minta Dukungan DPD RI Cabut Moratorium Daerah ke Pemerintah Pusat

Parlementaria|November 4, 2024November 4, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jabar. Kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, turut mendampingi perwakilan fraksi-fraksi hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau pembangunan Terminal Tipe B Cikarang Kab. Bekasi, Jum'at (1/11/24). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan proyek yang direncanakan menjadi salah satu fasilitas penting bagi transportasi publik di kawasan tersebut. Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan Terminal Tipe B Cikarang merupakan salah satu dari 14 terminal Tipe B di Jabar yang pengelolaannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jabar.

Banggar DPRD Jabar Tinjau Terminal Tipe B Cikarang

Parlementaria|November 3, 2024November 3, 2024

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) meninjau pembangunan Terminal Tipe B Cikarang Kab. Bekasi, Jum’at (1/11/24).

Rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yang rencananya diperluas di kawasan hutan milik Perhutani mendapat kritik dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa. Pasalnya, perluasan TPA Sarimukti tersebut justru akan mengurangi kawasan hutan, belum lagi merusak lingkungan. Mulai dari air limbah atau lindi yang merusak ekosistem lingkungan sekitar, seperti sungai, laut hingga Waduk Jatiluhur. Kemudian resiko ledakan karena akumulasi gas metan hasil dekomposisi sampah oleh bakteri anaerob, terutama masyarakat sekitar yang dirugikan atas kerusakan lingkungan imbas dari perluasan tersebut dan dampak negatif lainnya.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Kritik Perluasan TPA Sarimukti

Parlementaria|Oktober 31, 2024Oktober 31, 2024

Rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yang rencananya diperluas di kawasan hutan milik Perhutani mendapat kritik dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa.