#dprd jabar# Archives | Laman 3 dari 9

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D)Padalarang Wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB)dalam rangka evaluasi mitra kerja Komisi Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022, Rabu (11/05/2022). Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj.Sumiyati,S.Pd,I,. M.IPol. mengatakan, pada pertemuan tersebut banyak masukan dari anggota Komisi III untuk memenuhi potensi dan pencapaian target-target dari P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat. “Kita memberikan masukan kepada P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk memenuhi potensi dan pencapaian target-target tentunya dengan merealisasikan perencanaan, pemetaan, serta target yang membanggakan pada triwulan pertama”, kata Bunda Sum sapaan akrab Hj Sumiyati. Lebih lanjut dikatakan politisi perempuan partai berlambang banteng moncong putih ini, pihaknya berharap agar Bapenda Jabar terus melakukan inovasi sehingga target yang ditetapkan.

Aleg Komisi III DPRD Jabar Hj.Sumiyati Kunjungi P3D Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Parlementaria|Mei 11, 2022Mei 16, 2022

“Kita juga berharap, pihak Bapenda Jabar terus melakukan inovasi sehingga target yang ditetapkan selalu tercapai syukur-syukur bisa melabihi target yang ditetapkan”, ungkapnya.

Tanggal 21 April merupakan hari penting bagi kaum perempuan,karena pada hari itu sosok,Kartini pendobrak emansipasi wanita dilahirkan 21 April 1879 Raden Ajeng (R.A). R.A Kartini adalah wanita pelopor pejuang keadilan untuk kaum perempuan Indonesia. Sebagai pahlawan Emansipasi Wanita Indonesia, beliau sangat gigih dalam memperjuangkan emansipasi atau kesetaraan gender selama hidupnya, terutama di bidang Pendidikan. Menurut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati, S.Pd.I, M.IPol, Peringatan Hari Kartini memiliki makna yang besar bagi kaum perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan emansipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan,ungkap bunda Sum sapaan akrabnya saat di minta tanggapannya melalui telepon selulernya, di Bandung,Kamis (21/4/2022). Lebih lanjut dikatakannya momentum peringatan Hari Kartini Tahun 2022, hendaknya dijadikan cerminan karena jasa Kartini telah membuka pola pikir, pola tindak dan mata hati kaum perempuan Indonesia dan berkat perjuangan beliau, kini sudah sangat banyak kaum perempuan Indonesia menempati posisi strategis dan di berbagai instansi pemerintah maupun swasta termasuk juga menjadi Pimpinan Parpol.Katanya

Anggota DPRD Jabar Hj.Sumiyati Semangat Kartini Diharapkan Senantiasa Hadir

Parlementaria|April 21, 2022April 23, 2022

momentum peringatan Hari Kartini Tahun 2022, hendaknya dijadikan cerminan karena jasa Kartini telah membuka pola pikir, pola tindak dan mata hati kaum perempuan Indonesia dan berkat perjuangan beliau, kini sudah sangat banyak kaum perempuan Indonesia menempati posisi strategis dan di berbagai instansi pemerintah maupun swasta termasuk juga menjadi Pimpinan Parpol.Katanya

Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng. Pembelian minyak goreng khusus curah kini dapat dilakukan melalui aplikasi Sapawarga dengan koordinasi Ketua Rukun Warga (RW) setempat. Pemesanan minyak goreng yang merupakan kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar melalui Jabar Digital Service dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar dan PT. Agro Jabar itu diapresiasi sejumlah Ketua RW dan masyarakat. Menyikapi hal itu dalam upaya membantu masyarakat Pemprov Jabar melepas sekitar 100 ribu liter migor curah untuk Kota Bandung dan akan disusul beberapa daerah lain seperti Kabupaten Bogor, Tasikmalaya, Kota Depok, dan Bekasi. Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan, aplikasi Sapawarga besutan Pemprov Jabar dinilai cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan migor. Meskipun persoalan migor tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah. "Saya kira ini solusi yang terbaik. Insyaallah kami dari DPRD terus mendukung ini," ungkap Harris kepada media di Gedung Pakuan Jalan Otista, Kota Bandung, Sabtu (16/4/2022). Harris mengaku saat dirinya dan anggota DPRD Jabar lainnya berkunjung ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan migor. Bahkan, masyarakat lebih memilih migor dibandingkan sarung lebaran.

Aleg DPRD Jabar Harris Apresiasi Aplikasi Sapawarga Untuk Pemesanan Migor

Parlementaria|April 16, 2022April 16, 2022

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan, aplikasi Sapawarga besutan Pemprov Jabar dinilai cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan migor. Meskipun persoalan migor tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Program pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) masih terus dijalankan, termasuk yang sedang berjalan saat ini adalah di Desa Bangle, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang yang ditinjau langsung oleh Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Hasan mengapresiasi Desa tersebut, menurutnya tempat ini bisa mendapatkan banyak bantuan, seperti dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Pusat dengan jumlah yang beragam untuk setiap unit rumahnya. “Ini bagus ya, satu Desa bisa mendapatkan bantuan air dari Pemerintah Provinsi 90 unit, Karawang 125 unit dan Pemerintah Pusat itu sekitar 50 unit rumah bantuan tidak layak huni untuk masyarakat desa bangle,” katanya di Desa Bangle, Kabupaten Karawang, Kamis, (14/04/2022).

Pansus II DPRD Jabar Tinjau Program Rutilahu Di Kabupaten Karawang

Parlementaria|April 14, 2022April 15, 2022

program bantuan Rutilahu ini merupakan bantuan yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu untuk memiliki hunian yang layak huni.

Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta di Jawa Barat masih belum terpenuhi secara utuh. Untuk itu, muncul permintaan dari legislatif agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbaiki kekurangan tersebut. Permintaan tersebut dilayangkan Komisi V DPRD Jawa Barat bahkan sudah tersurat dalam hasil keputusan rapat soal pemenuhan bantuan hibah BPMU untuk siswa MA negeri dan swasta dengan Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Bappeda, Inspektorat perwakilan kepala sekolah MA yang tergabung dalam Forsikmas dan KKMA Jabar di Bandung, pada Senin, 11 April 2022. Rapat tersebut memutuskan Pemprov Jabar — tanpa kecuali — wajib memenuhi BPMU bagi peserta didik MA negeri dan swasta sebesar Rp700 ribu. Ketua Komisi V, Abdul Hadi Wijaya mengatakan seluruh pimpinan dan komisi V sudah menyepakati sebuah solusi terkait bantuan hibah BPMU yang masih menjadi polemik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dia, wajib memenuhi bantuan anggaran tersebut sebagaimana termaktub dalam APBD tahun 2022. Besaran BPMU sendiri merujuk pada gagasan yang disampaikan Kepala Inspektorat dan BPKAD Jawa Barat.

Komisi V DPRD Jabar: Pemprov Wajib Penuhi BPMU bagi Siswa MA Negeri dan Swasta

Parlementaria|April 11, 2022April 15, 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Barat,wajib memenuhi bantuan anggaran tersebut sebagaimana termaktub dalam APBD tahun 2022. Besaran BPMU sendiri merujuk pada gagasan yang disampaikan Kepala Inspektorat dan BPKAD Jawa Barat.

Pada nota pengantar LKPJ Gubernur tahun 2021, saat ini Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk madrasah Aliyah disamakan dengan SMA dan SMK. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat saat melaksanakan rapat kerja bersama mitra Komisi V dalam rangka rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 13 Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Se-Jawa Barat. Jumat, (1/4/22). Achmad Ru'yat menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar pemberian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada Madrasah Aliyah disamakan dengan dengan siswa SMA, SMK dan SLB yaitu sebesar Rp 700.000/siswa. "Perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat terkait update data yang akurat tentang siswa Madrasah Aliyah di Jawa Barat," ujarnya.

DPRD Raker Bersama Disdik Jabar Bahas LKPJ Gubernur

Parlementaria|April 2, 2022April 3, 2022

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Achmad Ru’yat menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi agar pemberian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada Madrasah Aliyah disamakan dengan dengan siswa SMA, SMK dan SLB yaitu sebesar Rp 700.000/siswa.

Rencana Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat, untuk melakukan eksekusi berupa pengosongan Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) Kuncup Harapan milik Muhammadiyah di Jalan Mataram Nomor 1, Bandung, Jawa Barat, mendapatkan reaksi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat. Achmad Ru’yat meminta, Pengadilan Negeri Bandung, selaku eksekutor menunda pengosoan panti asuhan milik Muhammadiyah itu. “Saya sebagai pimpinan DPRD di Provinsi Jawa Barat memohon Pengadilan Negeri Bandung, menunda pengosongan panti,”pinta Ru’yat,

Waket DPRD Jabar Ru’yat Dukung Penundaan Pengosongan PSAA Kuncup Harapan

Parlementaria|April 1, 2022April 3, 2022

Achmad Ru’yat meminta, Pengadilan Negeri Bandung, selaku eksekutor menunda pengosoan panti asuhan milik Muhammadiyah itu.

“Saya sebagai pimpinan DPRD di Provinsi Jawa Barat memohon Pengadilan Negeri Bandung, menunda pengosongan panti,”pinta Ru’yat,

DPRD Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatan dan memotivasi kinerja para anggotanya, satu di antaranya melalui Badan Kehormatan (BK) Award yang diadakan dalam dua tahun terkahir. Dengan begitu, prestasi para anggota DPRD yang sebenarnya bukan dilihat dari raihan suara di Dapil tetapi melalui pelaksanaan kinerja. Melalui ajang tersebut menghantarkan Yosa Octora Santono Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jabar,mendapatkan penghargaan dari Badan Kehormatan (BK) Award karena dinilai memiliki kinerja baik sebagai legislator. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan dalam Malam Penganugerahan BK Award 2021 yang berlangsung di Ballroom Hotel Intercontinental, Dago Pakar Bandung, Kamis (17/3/2022) malam. Yosa legislator muda partai berlambang bintang merzy dalam penganugerahan tersebut mendapatkan penghargaan 'Apresiasi Kehormatan Atas Kinerja Terbaik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Tahun Sidang 2020-2021'.

Legislator Yosa Octora Mendapatkan BK Award DPRD Jabar

Parlementaria|Maret 18, 2022Maret 18, 2022

Yosa legislator muda partai berlambang bintang merzy dalam penganugerahan tersebut mendapatkan penghargaan ‘Apresiasi Kehormatan Atas Kinerja Terbaik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Tahun Sidang 2020-2021’.

BK Award 2022 Ganjar 10 Anggota DPRD Jabar Penghargaan

Parlementaria|Maret 18, 2022Maret 18, 2022

Para anggota DPRD yang mendapatkan penghargaan dilihat dari kehadiran rapat, menerima tamu, mengikuti kunjungan kerja, dan panitia khusus. Pasalnya, keberadaan mereka untuk menyampaikan ilmu ke masyarakat maupun pemerintah.

Kota Bekasi hari ini,Kamis 10 Maret 2022 tepat berusia 25 tahun. Kota yang menjuluki dirinya Kota Patriot ini terus bertransformasi menjadi kota metropolitan. Menurut Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (dapil) Jabar VIII ( Kota Bekasi dan Depoki).Umur Kota Bekasi belum begitu tua seperti Kota dan Kabupaten lainnya di Jawa Barat. Kota Bekasi diusianya yang ke-25 kali ini kedepannya makin cantik, makin mandiri dan ekonomi rakyatnya makin lancar. Perkembangan positif karena kalaupun baru berumur 25 tahun, saat ini semua ada di Kota Bekasi dapat tampil sebagai Kota penyanggah Metropolitan dengan kamajuan pembangunan dan pusat pembelanjaan yang pesat. “Pertama tentu saya mau mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Bekasi yang ke 25, selamat untuk para Pemimpin baik di Ekskutif, Legislatif maupun Yudikaif terutama untuk masyarakat Kota Bekasi secara keseluruhan, selamat berbahagia pada hari jadi tahun ini,” ungkap Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol saat di hubungi melalui telepon selulernya, Kamis (10/3/2022).

Ini Ungkapan Anggota DPRD Jabar Dapil 8 Hj.Sumiyati Pada Hut Ke-25 Kota Bekasi

Parlementaria|Maret 10, 2022Maret 10, 2022

Kota Bekasi diusianya yang ke-25 kali ini kedepannya makin cantik, makin mandiri dan ekonomi rakyatnya makin lancar.

Masa reses merupakan masa para anggota dewan bekerja diluar gedung DPRD dalam rangka menjaring, menampung aspirasi masyarakat di dapil masing-masing serta melaksanakan fungsi pengawasan. Tujuan reses ialah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Salah satunya Hj.Sumiyati,S.Pd.i.,M.I.Pol anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDIP Dapil Jawa Barat VIII yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok, melaksanakan fungsinya sebagai anggota dewan dengan menggelar reses di Jatiasih, Mustika Jaya Rabu 09-03-2022 . Adapun beberapa ajuan yang menjadi aspirasi masyarakat saat reses,diantaranya fasilitas umum seperti saluran air guna menanggulangi banjir tahunan,jalan lingkungan,soal kesehatan dalam hal ini BPJS,di bauatnya sarana olahraga masyarakat,minta program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di lanjutkan.

Anggota DPRD Jabar Hj.Sumiyati Gelar Reses Kedua,Serap Aspirasi Masyarakat

Parlementaria|Maret 9, 2022Maret 17, 2022

Politisi perempuan partai berlambang banteng moncong putih ini mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut nantinya akan disusun berupa hasil reses yang akan disampaikan oleh fraksi,kemudian akan dilaporkan di hadapan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat ditindaklanjuti oleh unsur pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai usulan program pembangunan.

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaaan yang meliputi ( Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal ika ) merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan Bersatu. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Oleh Soleh mengatakan bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan sangatlah penting, terlebih di tingkat RT dan RW, karena merekalah yang satu kali 24 jam yang mengetahui dan melihat keadaan masyarakat. “RT dan RW merupakan garda terdepan, dan merekalah yang 1 kali 24 jam mengetahui dan melihat keadaan masyarakat," katanya di Kota Tasikmalaya, Rabu, (02/03/2022).

Wakil Ketua Oleh Soleh : Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Penting Dilaksanakan Mulai Dari Tingkat RT

Parlementaria|Maret 2, 2022Maret 6, 2022

Oleh menyebut, dengan adanya sosialisasi ini bisa menjadi inspirasi bagi semua Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga seluruh anggota DPR RI dalam rangka menyisir soal disintegrasi bangsa dari mulai tingkat RT dan RW.

Wakil Ketua (Waket) DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM meminta generasi milenial menjadi motor untuk menyosialisasikan empat pilar kebangsaan. Sebab, di era globalisasi dan maraknya budaya luar yang masuk harus diimbangi dengan penguatan wawasan kebangsaan,tuturnya di Hotel Nalendra Plaza Subang, Rabu , (2/3/2022). "Saya berharap meraka jadi motor untuk menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan di daerah masing-masing,Empat pilar kebangsaan ini merupakan nilai-nilai atau norma yang harus dijalankan oleh warga negara Indonesia. Empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal IKA", kata Ineu Menurutnya, empat pilar kebangsaan yang terus disosialisasikan oleh pihaknya dapat memberikan dampak positif bagi penerus bangsa terutama generasi milenial. Sehingga, generasi milenial dapat mengimplementasikan empat pilar kebangsaan dan juga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal.

Waket DPRD Jabar Ineu Berharap Generasi Milenial Menjadi Motor Menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Parlementaria|Maret 2, 2022Maret 6, 2022

Menurutnya, empat pilar kebangsaan yang terus disosialisasikan oleh pihaknya dapat memberikan dampak positif bagi penerus bangsa terutama generasi milenial. Sehingga, generasi milenial dapat mengimplementasikan empat pilar kebangsaan dan juga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bandung, Toni Setiawan mensosialisasikan nya di Yayasan Latahzan, Rancaekek, Kabupaten Bandung. Toni mengatakan, jika undangan yang hadir dalam kesempatan kali ini merupakan para pendidik di sekitar Kabupaten Bandung yang siap mendapatkan pemaparan untuk bisa disosialisasikan kembali kepada siswa-siswa yang mereka didik. "Kita harapkan siap dalam mendapatkan sosialisai 4 pilar kebangsaan yaitu penguatan dalan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dan nantinya bekal ini bisa mereka sampaikan kembali kepada siswa - siswa yang mereka didik," kata Toni di Kabupaten Bandung.

Pendidik Harus Teruskan Nilai Empat Pilar Kebangsaan Kepada Siswa

Parlementaria|Maret 2, 2022Maret 6, 2022

“Kita harapkan siap dalam mendapatkan sosialisai 4 pilar kebangsaan yaitu penguatan dalan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dan nantinya bekal ini bisa mereka sampaikan kembali kepada siswa – siswa yang mereka didik,” kata Toni

Rafael Situmorang Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan I, Kota Bandung & Kota Cimahi,mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat kota Bandung. Menurut Rafael Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat ini, kita harus paham dengan empat pilar kebangsaan tersebut, dengan begitu kita dapat mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan bersatu,katanya di Kota Bandung, Rabu, (2/3/2020). "Bagaimana kita paham dengan pancasila, paham dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, paham dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan paham terhadap Bhinneka Tunggal Ika, empat pilar ini adalah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan bersatu,"tutur Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)DPRD Provinsi Jawa Barat ini

Rafael :Empat Pilar Kebangsaan Jalan Wujudkan Masyarakat Makmur dan Bersatu

Parlementaria|Maret 2, 2022Maret 6, 2022

“Bagaimana kita paham dengan pancasila, paham dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, paham dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan paham terhadap Bhinneka Tunggal Ika, empat pilar ini adalah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan bersatu,”tutur Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)DPRD Provinsi Jawa Barat ini