#dprd jabar# Archives | Laman 4 dari 9

Adanya laporan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat atas hilangnya box dan meteran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah dipasang di beberapa titik membuat Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan sebenarnya. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat mengatakan, pihaknya kali ini ingin melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, karena ada laporan bahwa beberapa kelengkapan jalan yang telah dipasang oleh Pemerintah Provinsi hilang "Kunjungan komisi IV kali ini didasari oleh laporan dari pihak dinas perhubungan bahwa banyaknya box dan meteran yang hilang dikabupaten kota yang yelah dipasang oleh pihak Dishub Provinsi Jawa Barat," kata Achdar di Ruas Jalan Pangalengan/ Cukul, Kabupaten Bandung, Jumat, (25/2/2022).

Aleg DPRD Jabar Sorot Banyak BOX dan Meteran PJU Yang Hilang

Parlementaria|Februari 25, 2022Februari 25, 2022

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat mengatakan, pihaknya kali ini ingin melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, karena ada laporan bahwa beberapa kelengkapan jalan yang telah dipasang oleh Pemerintah Provinsi hilang

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Bedi Budiman, S. Ip, M. Si mengapresiasi perhelatan Forum Perangkat Daerah yang bertajuk Penyelarasan Indikator Kinerja Umum (IKU) Bidang Kesbangpol Se-Jawa Barat dalam rangka Optimalisasi Penyusunan Renstra 2023-2027. Hal itu merupakan starting poin yang bagus dalam menyiapkan perencanaan program serta pencapaian target IKU khususnya dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat. "Kami apresiasi undangan yang diberikan kepada Komisi I yang kedua kami juga mengapresiasi capaian yang telah dilakukan Kesbangpol Jabar bahwa penyelenggaraan acara ini dengan melakukan kajian bersama sebagai siklus kebijakan publik. Ada agenda yang utama yaitu pemilu nasional serentak dan pilkada serentak pada tahun yang sama," Ujar Bedi di Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/2/2022).

DPRD Jabar Apresiasi Gelaran Forum Perangkat Daerah Kesbangpol

Parlementaria|Februari 24, 2022Februari 24, 2022

DPRD mengusulkan perda inisiatif tentang pendidkan pancasila dan wawasan kebangsaan. Dimana muatannya menjadi payung bagi Kesbangpol dan stakeholder terkait untuk menjalin kerjasama dalam mengakses program dan sebagainya baik bersifat horisontal maupun secara vertikal

Bedi Budiman Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan meraih Gelar Doktor (S3) Program Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Univesitas Padjadjaran setelah melaksanakan sidang promosi doktor, Jumat (18/2/2022). Politisi Partai berlambang banteng moncong putih ini berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Reaktualisasi Gerakan Non-Blok Dalam Sistem Internasional Unipolar" di hadapan penguji yang yang diketuai Prof. Obsatar Sinaga, Prof. Yanyan M Yani, (Anggota) dan Drs. Taufik Hidayat, (Anggota) serta Tim Oponen Ahli yakni Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Dr. Wawan Budi Darmawan, Dr. Gilang Nur Alam, dan Prof. H. Sam’un Jaja Raharja, selaku representasi guru besar Universitas Padjadjaran. Bedi saat memaparkan disertasinya mengungkapkan, penelitian tersebut dilakukan untuk mengkaji bagaimana langkah yang harus dilakukan Gerakan Non Blok (GNB) di tengah tatanan politik dunia yang sudah tidak bersifat bipolar lagi.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman, Raih Gelar Doktor dari Fisip Unpad

Parlementaria|Februari 19, 2022Februari 19, 2022

Bedi saat memaparkan disertasinya mengungkapkan, penelitian tersebut dilakukan untuk mengkaji bagaimana langkah yang harus dilakukan Gerakan Non Blok (GNB) di tengah tatanan politik dunia yang sudah tidak bersifat bipolar lagi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat menyebut, pembangunan yang sedang berlangsung di terminal tipe B Ciledug ini merupakan aset yang dialihkan ke Provinsi Jawa Barat. Pembangunan terminal tipe B Ciledug tersebut sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan kemudahan transportasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Cirebon. "Jadi kita on the spot melihat langsung dan berknoordinasi dengan petugas terkait jadi ada lahan 8.000 m2 dari Kabupaten Cirebon yang dialihkan menjadi aset Provinsi Jawa Barat untuk dibangun menjadi terminal tipe B," kata Ru'yat saat meninjau Terminal Ciledug bersama Pansus VI DPRD Jabar pada Jumat 18 Februari 2022.

Pansus VI Minta Terminal Ciledug Ciptakan Kemudahan Via Aplikasi E-Ticket

Parlementaria|Februari 18, 2022Februari 18, 2022

Hasbullah berharap, teknologi terkini harus di manfaatkan untuk kemudahan pelayanan seperti aplikasi pemesanan e-ticket, agar masyarakat bisa memesan tiket secara online.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui rapat paripurna setujui Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) tiga daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara. Rapat paripurna terkait CPDOB ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, gerak cepat (Gercep) dilakukan DPRD Jabar dengan pembentukan Pansus I CPDOB. Adapun susunan personalia Pansus I adalah sebagai Ketua Sadar Muslihat, Wakil Ketua I Bedi Budiman, dan Wakil II Yod Mintaraga. Menurut Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat, pembentukan Pansus CPDOB ini merupakan Pansus CPDOB ke tiga,ungkapnya kepada media, Selasa (15/2/2022). Lebih lanjut dikatakan Sadar yang juga Sekretaris Komisi I yang membidangi pemerintahan, “Sampai hari ini karena diajukan oleh gubernur sudah memenuhi persyaratan normatifnya. Kita bersama gubernur sudah sepakat, sesuai tugas kewenangan kita membantu dan yang mengajukan dari bawah proses akhirnya di DPR RI,tutur legislator senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

DPRD Jabar Bentuk Pansus Pemekaran Tiga Daerah

Parlementaria|Februari 15, 2022Februari 15, 2022

Menurut Sadar, Pansus I sesuai dengan tugas dan fungsinya akan memeriksa ulang terkait dokumen calon daerah persiapan otonom baru (CDPOB kesesuaian hal-hal yang telah diajukan. Serta mengungjungi secara langsung masyarakat termasuk komitmen dari pihak kabupaten induk.

Delapan daerah diusulkan untuk menjadi kabupaten baru di Jawa Barat. Dari delapan daerah itu, lima di antaranya telah disetujui oleh DPRD Jabar. Sementara tiga lainnya baru diterima usulannya oleh DPRD Jabar untuk kemudian digodok tim pansus. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan usulan tiga calon daerah otonom baru (CDPOB) merupakan upaya Pemprov Jabar dalam hal mencapai target pemekaran daerah. “Kita harus memekarkan dari 27 menjadi 40-an daerah,” kata Emil –sapaan Ridwan Kamil– usai rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Jumat (11/2/2022). Adapun tiga daerah yang diusulkan menjadi kabupaten baru yakni Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan dan Garut Utara. Dengan tiga usulan tersebut, menambah daftar daerah yang nantinya menjadi kabupaten baru di Jabar.

DPRD dan Provinsi Telah Setujui CDPOB,Tinggal Menunggu di Cabut Moratorium

Parlementaria|Februari 11, 2022Februari 13, 2022

Emil mengungkapkan dengan delapan CDPOB telah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Jabar tahun 2018-2023.

“Sekarang tiga, jadi total delapan. Sudah melebihi target. Di RPJMD kita hanya lima,” ucap Emil.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis di tengah pandemi COVID-19. Dengan inovasi dan kolaborasi, BUMD dapat mendorong pemulihan ekonomi.Gubernur meminta BUMD Provinsi Jabar untuk memperkuat kolaborasi dan memaksimalkan potensi ekonomi Jabar pascapandemi COVID-19. Merespon hal tersebut sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi keuangan yang mana, salah satu mitra kerjanya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) garapannya meliputi; Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) meninjau salah satu asset PT. Jaswita Jabar yaitu Bengkel di Kota Bogor.Anggota dewan didamingi Direktur Keuangan & SDM Jaswita Rien Hamid serta Divisi Properti & Jasa Usaha dan Divisi Pengembangan Usaha & Manajemen Resiko PT. Jaswita Jabar.

Anggota Komisi III Hj.Sumiyati Berharap Usaha Bengkel PT Jaswita Berikan Kontribusi PAD ke Pemdaprov Jabar

Parlementaria|Februari 11, 2022Februari 12, 2022

Anggota Komisi III Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),untuk memaksimalkan aset yang potensial guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). potensi tersebut harus dimaksimalkan.Demi mendukung kontribusi BUMD terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda) DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan Pembahasan 5 Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Semester Pertama. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, Achdar Sudrajat mengatakan, rapat kerjadengan biro hukum pemerintah Provinsi Jawa Barat ini untuk membahas program pembentukan peraturan daerah tahun 2022, dari 13 usulan ranperda dan setelah diseleksi hanya 9 ranperda yang memenuhi semua persyaratannya yang akan digodok pada tahun ini.

DPRD Jabar : Lima Raperda Masuk Dalam Propemperda Semester Pertama Tahun 2022

Parlementaria|Februari 10, 2022Februari 10, 2022

5 Ranperda Yang Rencananya Akan Menjadi Prioritas Diantaranya Ranperda Perlindungan Perempuan, Ranperda Tenaga Kesehatan, Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, Ranperda Sistem Kesejahteraan Lanjut Usia dan Ranperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah). Menurut Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pd.I.,M.Pol,salah satu mitra kerjanya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) di beberapa wilayah provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut dikatakan Bunda Sum sapaan akrab Sumiyati,kemarin Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) meninjau pelayanan Samsat Provinsi Jawa Barat di Gerai Pelayanan Publik AEON Mall Sentul City Kabupaten Bogor,ungkap politisi perempuan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,Kamis 10 Febuari 2022

Aleg Komisi III Kunker Meninjau Pelayanan Samsat di Kabupaten Bogor

Parlementaria|Februari 10, 2022Februari 10, 2022

srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini kunker tersebut
dalam rangka evaluasi kinerja mitra kerja Komisi Tahun 2021 dan rencana Kerja Tahun 2022.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati Memberikan pengarahan Kegiatan Forum Perangkat Daerah Disperindag Se-Jawa Barat. Kegiatan Forum Perangkat daerah ini dihadiri para Kadis Disperindag se Jawa Barat, Bapeda dan tokoh masyarakat Kabupaten Karawang serta hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja. Dalam kesempatan ini Kang RHD --sapaan dari Rahmat Hidayat Djati-- menyampaikan, bahwa keberadaan Kawasan Industri di Karawang dan Jawa Barat ini tentunya mengandung dampak positif dan negatif yang harus disikapi dengan jujur oleh kita semua.

Ketua Komisi II DPRD Berikan Pengarahan Pada Forum Perangkat Daerah Disperindag Se-Jawa Barat

Parlementaria|Februari 9, 2022Februari 10, 2022

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati Memberikan pengarahan Kegiatan Forum Perangkat Daerah Disperindag Se-Jawa Barat.

Pemerintah daerah provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di beberapa sektor dalam upaya memberikan layanan untuk memenuhi kebutahan,seperti jasa perbankan di kelola bank bjb.sektor pariwisata dan proferty hotel di kelola PT Jaswita. Selain itu juga memiliki PT Tirta Gema Ripah (TGR) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya air seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM). Kehadiran BUMD milik Pemerintah Provinsi Jabar itu,kegiatan operasionalnya didanai oleh anggaran dari APBD Jabar, yang terimplementasikan dalam Penyertaan modal, demikian hal tersebut di ungkapkan Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol Anggota Pansus VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.

Hj. Sumiyati Anggota Pansus Raperda Perubahan PT TGR Diharapkan Membawa Kemajuan

Parlementaria|Februari 9, 2022Februari 9, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Pemerintah daerah provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat memiliki Badan Usaha Milik Daerah

Legislator Hj.Sumiyati Minta Tata Kelola Aset PT. Jaswita di Kota Bogor Berikan Devident Pada Pemdaprov Jabar

Parlementaria|Februari 9, 2022Februari 10, 2022

KOTA BOGOR.POTENSINEWS.COM,-Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan, meliputi: Pendapatan

Pemerintah puasat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Irmendagri) Nomor 9 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut dikeluarkan dalam upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 varian Omicron.Jabar menjadi salah satu provinsi prioritas bersama Banten, DKI Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim, dan Bali. PPKM dimulai 8-14 Februari 2022. Terkait dengan hal tersebut saat diminta tanggapanya Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pdi, M.IPol.mengatakan,Saat ini Sejumlah daerah di Jawa Barat ini berstatus PPKM Level 3,ungkap wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) VIII meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok,saat diminta tanggapannya melalui telepon selulernya Selasa 8 Febuari 2022.

Legislator Hj. Sumiyati Tanggapi Pelaksanaan PPKM,Tekan Sebaran Varian Omicron

Parlementaria|Februari 8, 2022Februari 8, 2022

Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah di Jabar didukung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan meminta masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Khususnya pada saat pelaksanaan PPKM di Jabar.kata Bunda Sum saapaan akrab Hj. Sumiyati.

Apresiasi ucapan selamat pada insan pres menjelang Hari Pres Nasional (HPN) yang ke-76 pada tanggal 9 Febuari2022 mendatang.turut disampaikan juga oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Hj. Sumiyati, S.Pd.I .M,Ipol menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif wartawan dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat,sehingga mengetahui perkembangan kabar yang aktual dan faktual bukan hoax. Politisi Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, “Peringatan HPN 2022 harus menjadi momentum penguatan peran dan konsistensi wartawan dalam membantu mengatasi penyebaran virus corona dengan memberikan informasi yang benar, agar kehidupan warga kembali pulih seperti sediakala,” ungkapnya saat di hubungi melalui jaringan telepon selulernya Minggu (6/2/2022). “Saya pun merasa bangga serta menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada insan media. Mengingat peran media dalam pemberitaan pembangunan sangat penting. Apalagi di saat pendemi Covid-19 saat ini sangat aktif dalam penyebaran informasi dan pendidikan tentang pandemi dan selalu mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan kata Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Depok ini.

Anggota DPRD Jabar Hj. Sumiyati, Sampaikan Selamat HPN ke-76

Parlementaria|Februari 6, 2022Februari 6, 2022

Politisi Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, “Peringatan HPN 2022 harus menjadi momentum penguatan peran dan konsistensi wartawan dalam membantu mengatasi penyebaran virus corona dengan memberikan informasi yang benar, agar kehidupan warga kembali pulih seperti sediakala,” ungkapnya saat di hubungi melalui jaringan telepon selulernya Minggu (6/2/2022).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar II, Tia Fitriani . sosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 bertempat di Sindang Reret Kecamatan Pasirjambu,Desa Tenjolaya Kabupaten Bandung, Jumat (4/2/2022). Tia Fitriani mengatakan,dalam sosialisasi Raperda RTRW Provinsi Jawa Barat ini terfokus pada penataan ruang tentang destinasi dan potensi wisata agar para peserta bisa memahami kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan disinkronkan dengan kebijakan Perda RTRW Kabupaten/ Kota Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kegiatan sosialisasi ini dikuti 50 lebih para kepala desa (kades) yang tersebar se kabupaten Bandung,serta di hadiri juga Wakil Bupati Kabupaten Bandung Sahrul Gunawan, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi Jabar yang diwakili oleh kepala bidang destinasi pariwisata Aris Dwi Subiantoro dan ketua APDESI Kab Bandung Ayah Bram.

Aleg Tia Fitriani Gelar Sosialisasi Raperda RTRW Libatkan Masyarakat dan Kades

Parlementaria|Februari 4, 2022Februari 8, 2022

Politisi perempuan partai Nasdem Tia Fitriani mengatakan,dalam sosialisasi Raperda RTRW Provinsi Jawa Barat ini,pihaknya mendatangkan beberapa kepala desa yang nantinya pada RTRW ini ada masukan dari masyarakat melalui Bappeda dan Eksekutif di Kabupaten Bandung,tutur anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ini.