Bedi menyebut, pihaknya telah menyambangi daerah Garut Utara langsung beberapa waktu lalu dan menggelar rapat langsung hari ini demi mempertemukan masyarakat Garut Utara dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami dari komisi 1 sudah cepat tanggap ini pertama langsung ke garutnya yang kemarin, yang kedua ini formalnya untuk dipertemukan oleh pihak otonomi daerah dengan eksekutif dengan Pemerintah Provinsi,” ujarnya.
Abdul Harris juga mengatakan kedepannya DPRD melalui Komisi V akan terus melakukan pengembangan untuk RSUD Al-Ihsan sesuai dengan cita-cita seluruh masyarakat untuk menjadikan Al-Ihsan sebagai Rumah Sakit rujukan Provinsi yang bisa dijadikan standar Internasional,
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa rasionalisasi target pendapatan murni Tahun 2021 bisa mencapai 100% bahkan melampaui target pendapatan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati,S.Pd.i, M.I.Pol,yang membidangi Keuangan ini,berdasarkan pengamatannya para pelaku UKM tersebut sangat kokoh menghdapi berbagai rintangan,mereka tetap melakukan produksi untuk memenuhi permintaan pasar walaupun jumlahnya tidak banyak namun tetap eksis tidak seperti perusahaan besar yang malah tutup tidak berproduksi,tutur Bunda Sum sapaan akrab Sumiyati.
Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) masih terus berupaya memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha menjalankan bisnis dengan mendaftarkan badan usaha atau lembaganya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) .
Langka dan upaya yang dilakukan Pemdaprov Jabar tersebut diapresiasi Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi hadirnya Gerai FO DPMTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Jabar yang tersebar di beberapa tempat seperti: Purwakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan Garut.
Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era distrupsi 4.0 ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.
Demikian hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati,S.Pd.i, M.I.Pol,yang membidangi Keuangan ini saat diminta tanggapan tentang maraknya bisnis di media digital saat ini Jumat 8 Oktober 2021.
Anggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Siti Muntamah mengatakan untuk terselenggaranya PTM tersebut dengan baik, harus dibarengi juga dengan masif nya vaksinasi kepada siswa.
DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ruyat memintah PT Migas Hulu Jabar untuk mengutamakan kepentingan rakyat Oleh karena itu, Achmad Ruyat menginginkan sinergitas yang baik agar menghasilkan solusi yang dinamis.
Kita terus mendiskusikan karena dari kontribusi pendapatan di murni tahun 2022 dari BUMD sekitar 500m hampir 90 persen dari BJB selebihnya dari BUMD yang lain salah satunya Migas Hulu Jabar, kata Achmad Ruyat
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, dalam rangka Monitoring Kegiatan Tahun Anggaran 2021.
DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memaksimalkan pemanfaatan aset di Jawa Barat melihat masih adanya masih ada lahan yang belum termanfaatkan secara optimal.
Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi kantor DPRD DKI. Jakarta dan DPRD Provinsi Banten terkait dengan usulan Ranperda Dana Cadangan Daerah (DCD) yang telah diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ranperda DCD tersebut merupakan dana yang dikhususkan untuk pembiayaan pemilihan gubernur tahun 2024 mendatang.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ichsan mengapresiasi program Rutilahu di wilayah Kabupaten Subang khususnya di Desa Cibeusi yang pembangunanya tersebar di beberapa wilayah.
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat soroti turunnya hasil budidaya bibit perikanan, penurunan jumlah hasil pembibitan tersebut terjadi larena menurunnya pasokan pakan ikan di tengah pandemi covid-19.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Cucu Sugyati mengatakan, jika SPPBE tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi Jawa Barat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Anggota Legislatif (Aleg) Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ichsan mengatakan bahwa program SPAM Pedesaan ini dilaksanakan atas dasar kesulitan masyarakat khususnya yang tinggal di plosok dalam memperoleh Air Minum yang bersih.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.