BAZNAS Provinsi Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan layanan publik berbasis kemanusiaan kepada masyarakat melalui partisipasinya dalam acara Abdi Nagri Nganjang ka Warga edisi Kabupaten Karawang. Kegiatan yang menjadi bagian dari program rutin Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini disambut antusias oleh warga Karawang. Dalam acara yang digelar di Lapangan Sepak Bola Persiko, BAZNAS Jabar membuka berbagai layanan publik secara gratis yang menyasar langsung kebutuhan warga.

Dekatkan Layanan Zakat ke Rakyat, BAZNAS Jabar Hadirkan Servis Motor Gratis hingga Charity# Store di Karawang

Upaya percepatan penanganan sampah organik di kawasan Pasar Tradisional Gedebage terus menunjukkan perkembangan signifikan. Kini proyek instalasi pengolahan sampah berbasis biodigester akan mulai beroperasi pada 21 Juni 2025. Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sempat menyambangi lokasi pengolahan sampah di kawasan pasar tradisional Gedebage, pada Minggu, 15 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan secara rinci alur pengolahan sampah yang tengah dikembangkan.

Pemkot Bandung Operasikan Teknologi Biodigester di Pasar Gedebage Mulai 21 Juni

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Zulkarnain Iskandar memastikan mendukung upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Pramuka tahun 2017, 2018 dan 2020. "Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini," kata Zulkarnain, Jumat 13 Juni 2025.

Pemkot Bandung Dukung Penegakan Hukum Kejati Jabar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat peranannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha serta melaksanakan kegiatan pembinaan kepada 40 penerima manfaat melalui program “Mustahik to Pengusaha”. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara BAZNAS Jabar dan Yayasan SAPA, sebuah organisasi nirlaba independen yang berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Program “Mustahik to Pengusaha” dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi para mustahik, dengan pendekatan pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan modal usaha. Sebagai bagian dari program yayasan SAPA yang menargetkan pemberdayaan 1.500 UMKM di 20 kabupaten/kota di Jawa Barat, hingga Mei 2025 BAZNAS Jabar dan Yayasan SAPA sudah menjangkau 733 orang yang tersebar di 10 wilayah. Ibu Sri Mulyani, Ketua dari Yayasan SAPA, menyampaikan bahwa mayoritas peserta program merupakan perempuan dari kelompok rentan.

BAZNAS Jabar dan Yayasan SAPA Bantu 40 Mustahik menjadi Pengusaha

Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan GeoPark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah tersebut dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan perhatian terhadap suara masyarakat. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, menyebut keputusan itu sebagai sinyal positif sekaligus bentuk keberanian Presiden dalam menyelamatkan warisan alam dunia dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang tidak selaras dengan prinsip konservasi. “Kebijakan ini adalah kabar menggembirakan. Presiden telah menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau bukan hanya soal pembangunan, tapi juga tentang menjaga keseimbangan alam dan ekosistem,” ujar Prasetyawati, Selasa (10/6/2025).

Fraksi Gerindra DPRD Jabar Sambut Baik Presiden Prabowo Mencabut IUP Geopark Raja Ampat : Keberanian Presiden Dalam Menyelamatkan Alam

#DTSK#

Anggota Legislstif (Aleg) Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Rizal Khairul meminta Dinas Sosial Kota Bandung untuk melakukan pemutakhiran atau memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung. Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Kerja Pansus 1 LKPJ terkait Pembahasan Realisasi Kinerja Kegiatan T.A. 2021 yang dipimpin Ketua Pansus 1, Ferry Rismafury bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/4/2022). "Data DTKS di Kota Bandung harus ter-update, dan harapannya terintergrasi dengan kewilayahan," ujarnya. Menurut Rizal, data DTKS bukan hanya berkaitan dengan penerima manfaat dari Dinas Sosial saja, tetapi juga layanan pendidikan hingga kesehatan. Dengan demikian, DTKS mencakup banyak hal terkait layanan dasar Pemkot Bandung. "Terkait data ini, harus terus divalidasi dan diverifikasi, jangan sampai seperti sebelumnya, ada yang telah meninggal tapi masuk dalam DTKS," ucapnya.

Pansus 1 LKPJ DPRD Kota Bandung Sarankan Dinsos Update DTSK

Parlementaria|April 11, 2022April 17, 2022

Ketua Pansus 1, Ferry Rismafury, “Data DTKS di Kota Bandung harus ter-update, dan harapannya terintergrasi dengan kewilayahan,” ujarnya.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.