#Hj.Sumiyati # Archives | Laman 2 dari 3

Semua usulan pembangunan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat baik di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya harus melalui program SIPD (system informasi pembangunan daerah) Hal ini dikemukakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan VIII (Kota Bekasi & Depok) Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol ,saat melaksanakan kegiatan Reses II Masa Sidang 2021 - 2022, yang bertempat Pondok Gede Kota Bekasi Kamis 10-03-2022 . Kegiatan reses sendiri dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) para anggota legislatif (Aleg) tersebut yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Reses dilakukan dalam kerangka anggota dewan menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dan masa reses anggota legislatif Jabar bukan hanya ajang untuk menjaring aspirasi masyarakat tetapi merupakan sarana silaturahmi serta edukasi untuk segala bentuk pendidikan politik atau non politik," tuturnya.

Aleg Hj.Sumiyati Semua Usulan atau Aspirasi Pembangunan Harus Melalui Program SIPD

Parlementaria|Maret 10, 2022Maret 16, 2022

Disebutkan, pada saat ini segala usulan baik di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya harus melalui program SIPD, tetapi ia juga mengingatkan kepada Pemerintah Desa, Kecamatan dan Masyarakat untuk bisa memilah usulan itu kewenangannya ada di Provinsi, Kabupaten/ Kota, ataupun Desa.

Masa reses merupakan masa para anggota dewan bekerja diluar gedung DPRD dalam rangka menjaring, menampung aspirasi masyarakat di dapil masing-masing serta melaksanakan fungsi pengawasan. Tujuan reses ialah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Salah satunya Hj.Sumiyati,S.Pd.i.,M.I.Pol anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDIP Dapil Jawa Barat VIII yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok, melaksanakan fungsinya sebagai anggota dewan dengan menggelar reses di Jatiasih, Mustika Jaya Rabu 09-03-2022 . Adapun beberapa ajuan yang menjadi aspirasi masyarakat saat reses,diantaranya fasilitas umum seperti saluran air guna menanggulangi banjir tahunan,jalan lingkungan,soal kesehatan dalam hal ini BPJS,di bauatnya sarana olahraga masyarakat,minta program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di lanjutkan.

Anggota DPRD Jabar Hj.Sumiyati Gelar Reses Kedua,Serap Aspirasi Masyarakat

Parlementaria|Maret 9, 2022Maret 17, 2022

Politisi perempuan partai berlambang banteng moncong putih ini mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut nantinya akan disusun berupa hasil reses yang akan disampaikan oleh fraksi,kemudian akan dilaporkan di hadapan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat ditindaklanjuti oleh unsur pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai usulan program pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis di tengah pandemi COVID-19. Dengan inovasi dan kolaborasi, BUMD dapat mendorong pemulihan ekonomi.Gubernur meminta BUMD Provinsi Jabar untuk memperkuat kolaborasi dan memaksimalkan potensi ekonomi Jabar pascapandemi COVID-19. Merespon hal tersebut sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi keuangan yang mana, salah satu mitra kerjanya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) garapannya meliputi; Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) meninjau salah satu asset PT. Jaswita Jabar yaitu Bengkel di Kota Bogor.Anggota dewan didamingi Direktur Keuangan & SDM Jaswita Rien Hamid serta Divisi Properti & Jasa Usaha dan Divisi Pengembangan Usaha & Manajemen Resiko PT. Jaswita Jabar.

Anggota Komisi III Hj.Sumiyati Berharap Usaha Bengkel PT Jaswita Berikan Kontribusi PAD ke Pemdaprov Jabar

Parlementaria|Februari 11, 2022Februari 12, 2022

Anggota Komisi III Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),untuk memaksimalkan aset yang potensial guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). potensi tersebut harus dimaksimalkan.Demi mendukung kontribusi BUMD terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah). Menurut Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pd.I.,M.Pol,salah satu mitra kerjanya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) di beberapa wilayah provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut dikatakan Bunda Sum sapaan akrab Sumiyati,kemarin Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) meninjau pelayanan Samsat Provinsi Jawa Barat di Gerai Pelayanan Publik AEON Mall Sentul City Kabupaten Bogor,ungkap politisi perempuan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,Kamis 10 Febuari 2022

Aleg Komisi III Kunker Meninjau Pelayanan Samsat di Kabupaten Bogor

Parlementaria|Februari 10, 2022Februari 10, 2022

srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini kunker tersebut
dalam rangka evaluasi kinerja mitra kerja Komisi Tahun 2021 dan rencana Kerja Tahun 2022.

Legislator Hj.Sumiyati Minta Tata Kelola Aset PT. Jaswita di Kota Bogor Berikan Devident Pada Pemdaprov Jabar

Parlementaria|Februari 9, 2022Februari 10, 2022

KOTA BOGOR.POTENSINEWS.COM,-Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan, meliputi: Pendapatan

Pemerintah puasat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Irmendagri) Nomor 9 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut dikeluarkan dalam upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 varian Omicron.Jabar menjadi salah satu provinsi prioritas bersama Banten, DKI Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim, dan Bali. PPKM dimulai 8-14 Februari 2022. Terkait dengan hal tersebut saat diminta tanggapanya Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pdi, M.IPol.mengatakan,Saat ini Sejumlah daerah di Jawa Barat ini berstatus PPKM Level 3,ungkap wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) VIII meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok,saat diminta tanggapannya melalui telepon selulernya Selasa 8 Febuari 2022.

Legislator Hj. Sumiyati Tanggapi Pelaksanaan PPKM,Tekan Sebaran Varian Omicron

Parlementaria|Februari 8, 2022Februari 8, 2022

Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah di Jabar didukung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan meminta masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Khususnya pada saat pelaksanaan PPKM di Jabar.kata Bunda Sum saapaan akrab Hj. Sumiyati.

Apresiasi ucapan selamat pada insan pres menjelang Hari Pres Nasional (HPN) yang ke-76 pada tanggal 9 Febuari2022 mendatang.turut disampaikan juga oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Hj. Sumiyati, S.Pd.I .M,Ipol menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif wartawan dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat,sehingga mengetahui perkembangan kabar yang aktual dan faktual bukan hoax. Politisi Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, “Peringatan HPN 2022 harus menjadi momentum penguatan peran dan konsistensi wartawan dalam membantu mengatasi penyebaran virus corona dengan memberikan informasi yang benar, agar kehidupan warga kembali pulih seperti sediakala,” ungkapnya saat di hubungi melalui jaringan telepon selulernya Minggu (6/2/2022). “Saya pun merasa bangga serta menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada insan media. Mengingat peran media dalam pemberitaan pembangunan sangat penting. Apalagi di saat pendemi Covid-19 saat ini sangat aktif dalam penyebaran informasi dan pendidikan tentang pandemi dan selalu mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan kata Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Depok ini.

Anggota DPRD Jabar Hj. Sumiyati, Sampaikan Selamat HPN ke-76

Parlementaria|Februari 6, 2022Februari 6, 2022

Politisi Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, “Peringatan HPN 2022 harus menjadi momentum penguatan peran dan konsistensi wartawan dalam membantu mengatasi penyebaran virus corona dengan memberikan informasi yang benar, agar kehidupan warga kembali pulih seperti sediakala,” ungkapnya saat di hubungi melalui jaringan telepon selulernya Minggu (6/2/2022).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di seluruh wilayah Jabar sedang dievaluasi. Hal ini mengingat saat ini, kasus COVID-19 terus mengalami kenaikan oleh adanya varian Omicron di sejumlah daerah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari ini, ada 27.197 kasus aktif positif COVID1-9 se-nasional. Tambahan kasus tersebut membuat total positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 4.414.483 kasus. Karena Omicron lagi naik maka mayoritas PTM sedang dievaluasi,Saat ini lonjakan kasus COVID-19 masih didominasi di wilayah aglomerasi Bodebek dan Bandung Raya yang masih menjadi episentrum. Oleh karena itu, kata Kang Emil, penanganan akan lebih difokuskan di wilayah tersebut. Menyikapi hal tersebut Hj.Sumiyati, S.Pd,i. M.Pol Anggota legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung Pemprov Jabar mulai menaikkan status kesiagaan Covid-19 karena adanya lonjakan penyebaran virus corona varian Omicron beberapa hari belakangan ini saat di hubungi melalui jaringan telepon selulernya Jumat (4/2/2022).

Hj.Sumiyati Mendukung Evaluasi PTM,Imbas Naik Kasus Omicron

Parlementaria|Februari 4, 2022Februari 6, 2022

Hj.Sumiyati, S.Pd,i. M.Pol Anggota legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung Pemprov Jabar mulai menaikkan status kesiagaan Covid-19 karena adanya lonjakan penyebaran virus corona varian Omicron beberapa hari belakangan ini saat di hubungi melalui jaringan telepon selulernya Jumat (4/2/2022).

Komisi III Dewan Perawakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan Salah satu mitra kerjanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) relevansinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait hal tersebut dalam upaya optimalisasi BUMD ,aset daerah Jawa Barat milik pemerintah provinsi Jawa Barat Pondok Seni Pangandaran kini resmi dikelola PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar. Sebelumnya, Pondok Seni Pangandaran dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat (Disparbud Jabar). Penunjukan Jaswita Jabar untuk merevitalisasi dan mengelola Pondok Seni Pangandaran berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perusahaan Perseroda Daerah) dalam Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran. Pondok Seni Pangandaran merupakan pusat kegiatan seni dan budaya yang dibangun oleh Pemprov Jabar sebagai sarana pertunjukan kesenian tradisi dan pengembangan kreasi seni Jabar yang diperuntukan bagi kalangan seniman daerah.

Aleg Komisi III Hj. Sumiyati, Mendukung Pengelolaan Pondok Seni Pangandaran di Kelola PT Jaswita Jabar

Parlementaria|Januari 18, 2022Januari 18, 2022

Pondok Seni Pangandaran merupakan pusat kegiatan seni dan budaya yang dibangun oleh Pemprov Jabar sebagai sarana pertunjukan kesenian tradisi dan pengembangan kreasi seni Jabar yang diperuntukan bagi kalangan seniman daerah.

Dalam upaya mencari masukan dan informasi terkait pembahasan Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No.12 Tahun 2006 Tentang PT.Tirta Gemah Ripah (TGR) Pimpinan dan Anggota Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ditjen Risiko terkait dengan Pembahasan Proyek KPBU SPAM PDAM bersama Dengan PT. Tirta Gemah Ripah Bertempat di Gedung Frans Seda Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, PS. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Senin, (17/1/2022). Menurut Hj. Sumiyati, SPd .,M.I.Pol Anggota Pansus VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat.Pihaknya kunker Ditjen Risiko Kemenkeu Republik Indonesia.Guna mencari referensi berkaitan pembahasan raperda penyertaan modal PT.Tirta Gemah Ripah (TGR),jelas politisi perempuan partai berlambang banteng moncong putih ini. Seperti di ketahui,PT TGR mengajukan suntikan dana kurang 70 miliar rupiah lebih untuk modal kerja penjaminan.Oleh karena itu Pansus VII berkonsultasi ke Ditjen Risiko Kemenkeu Republik Indonesia.

Pansus VII Sambangi Kemenkeu Ditjen Risiko, Konsultasikan Proyek KPBU SPAM PDAM bersama Dengan PT.TGR

Parlementaria|Januari 18, 2022Januari 18, 2022

Pansus mengedepankan unsur ke hati-hatian dalam hal penambahan modal ini,kita tidak mudah seperti itu memberikan tambahan modal.Pansus ingin mengetahui kemampuan mereka bisa membalikan dana sebesar itu seperti apa, pemaparannya positif, proyeksinya.

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Bank BJB Cabang Soreang Kabupaten Bandung,dalam rangka Evaluasi Mitra Kerja Komisi Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022, Jumat (14/1/2022). Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan yang mana salah satu garapannya terkait Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah).

Anggota Komisi III Hj.Sumiyati Apresiasi Kinerja Bank bjb Cabang Soreang

Parlementaria|Januari 15, 2022Januari 18, 2022

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Bank BJB Cabang Soreang Kabupaten Bandung,dalam rangka Evaluasi Mitra Kerja Komisi Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka tahun 2022 dengan menargetkan pembelajaran tatap muka dilakukan 100%. Kebijakan ini didasarkan melalui SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 21 Desember 2021. Hal ini dikatakan Hj.Sumiyati,S.pd., M.I.Pol.Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan . Menurut Politisi Perempuan Partai berlambang banteng moncong putih ini,terkait kebijakan PTM 100 %, berharap pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% dapat dilakukan dengan tetap menjamin protokol kesehatan (prokes) dan capaian vaksinasi COVID-19 dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50 persen ditingkat kabupaten/kota,jelas Anggota Komisi III DPRD Jabar ini.

Legislator Hj.Sumiyati,S.pd., M.I.Pol Pemberlakuan PTM Harus Diiringi Prokes

Parlementaria|Januari 13, 2022Januari 18, 2022

Menurut Politisi Perempuan Partai berlambang banteng moncong putih ini,terkait kebijakan PTM 100 %, berharap pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% dapat dilakukan dengan tetap menjamin protokol kesehatan (prokes) dan capaian vaksinasi COVID-19 dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50 persen ditingkat kabupaten/kota,jelas Anggota Komisi III DPRD Jabar ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj.Sumiyati mengingatkan upaya untuk melestarikan lingkungan. Hal itu diutarakan Sum sapaan akrab skrikandi partai berlambang banteng moncong putih ini saat melakukan aksi penanaman pohon dan bersih-bersih aliran sungai di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur, Minggu (9/1/2022). Acara penanaman pohon dan bersih-bersih sungai itu digelar sehari menjelang puncak peringatan HUT PDIP ke-49.

Peringati HUT PDIP Ke-49, Hj.Sumiyati Ingatkan Pelestarian Lingkungan

Parlementaria|Januari 9, 2022Januari 18, 2022

Sumiyati mengatakan, penanaman pohon dan bersih-bersih aliran sungai dilakukan secara serentak oleh seluruh anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP serta seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di tingkat DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota dari seluruh wilayah Indonesia.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyemangati Bank BJB, agar terus berinovasi dan meningkatkan kinerjanya. Kala Komisi III DPRD Jawa Barat mengunjungi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Darmawangsa, DKI Jakarta, Hj.Sumiyati,S.pd., M.IPol. mengatakan, situasi pandemi Covid-19 yang mulai menurun pada saat ini, harus jadi momentum titik balik bagi Bank BJB, untuk lebih jeli membuka peluang melalui inovasi serta mengoptimalkan kinerja agar mendapatkan hasil yang maksimal. "Melihat pandemi Covid-19 yang sudah mulai melandai, saya nilai perlu adanya peningkatan kinerja Bank BJB," ujar Hj.Sumiyati,S.pd., M.IPol. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam keterangannya, Sabtu (1/1/2022).

Komisi III DPRD Jabar Dorong bjb Terus Berinovasi

Parlementaria|Januari 1, 2022Januari 18, 2022

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong dan menyemangati Bank BJB, agar terus berinovasi dan meningkatkan kinerjanya.

Pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 saat Nataru 2022. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan Presiden Jokowi menyampaikan tidak perlu ada penyekatan saat Nataru.Menyikapi hal tersebut Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Hj.Sumiyati,S.Pd.I., M.I.Pol saat diminta tanggapannya mengatakan,meminta tak ada yang pihak yang lengah dan euforia. "Meskipun Pemerintah telah memutuskan pembatalan level 3 dalam liburan Nataru secara nasional, kita imbau untuk tidak lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan secara nasional terhadap ancaman gelombang 3," kata Hj.Sumiyati saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu 8 Desember 2021.

Legislator Ingatkan Disiplin Prokes Meski PPKM Level 3 Nataru Batal

Parlementaria|Desember 8, 2021Desember 9, 2021

Politisi perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini meminta pemerintah tetap memasifkan dan mengetatkan protokol kesehatan meski PPKM level 3 batal diterapkan secara nasional. Dia mengingatkan gelombang COVID-19 masih mengintai Indonesia.