#Pemerintah#

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung Agus Gunawan mengatakan, pihaknya memberikan perhatian atas terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, merupakan suatu situasi dan kondisi yang memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang pengelolaan keuangan, di tengah wacana paradigmatik good governance. Menurut Agus, tatanan pemerintahan yang berbasis good governance, harus memperhatikan integritas hukum, transparansi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi keuangan secara yuridis. Pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang pemungutan pajak dan retribusi membutuhkan pengaturan hukum yang harus dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (legal aspect) berupa Perda yang memiliki nilai yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. "Forum ini merupakan bentuk wujud akuntabilitas publik dan keterbukaan dalam perumusan kebijakan. Sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) atau prinsip-prinsip Sound Governance (SG)," tuturnya, dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Perubahan Peraturan Pajak Daerah Kota Bandung 2023, di Hotel Grandia, Bandung, Kamis (19/5/2022).

Ini Tanggapan Bapemperda Atas Terbitnya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah

Parlementaria|Mei 19, 2022Mei 20, 2022

Agus melihat ada implikasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Di antaranya Pemkot Bandung harus mempersiapkan anggaran sosialisasi, pendidikan dan pelatihan terhadap para pejabat keuangan serta sumber daya manusia lainnya.

Berbagai upaya pemerintah yang didukung oleh masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional telah mulai menunjukkan hasil yang membaik. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat terdampak akibat pandemi tak luput dari perhatian pemerintah untuk dapat pulih dan bangkit. Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan Indonesia Care/I Do Care di sektor perhotelan dan pariwisata.

Pemerintah Dukung Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional|September 28, 2021September 28, 2021

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat terdampak akibat pandemi tak luput dari perhatian pemerintah untuk dapat pulih dan bangkit. Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan Indonesia Care/I Do Care di sektor perhotelan dan pariwisata.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.