#Perempuan# Archives | Laman 2 dari 2

Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan minimnya anggaran pendampingan hukum dan penanganan psikologis bagi korban kejahatan terhadap perempuan. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Lilis Boy dalam kunjungannya ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bansung Barat. Lilis mengatakan, tidak adanya biaya pendampingan perlindungan bagi kalangan ekonomi rendah atau menengah ke bawah menjadi salah satu permasalahan yang terjadi sekarang.

Pansus V: Anggaran Perlindungan Perempuan Harus Memadai

Parlementaria|Mei 31, 2022Mei 31, 2022

Hj Lilis Boy ,”Diharapkan dengan adanya raperda perlindungan perempuan ini dapat mengakomodir seluruhnya yang dibutuhkan korban mulai dari pelaporan hinggan pendampingan hukum termasuk pemulihan secara psikologis korban,” katanya.

Saat Pandemi Covid-19, berbagai upaya untuk mendorong penguatan kemajuan perempuan dalam ekonomi. Perempuan sebagai pelaku ekonomi memiliki potensi besar dalam berkontribusi membangun ketahanan ekonomi Indonesia maupun di Jawa Barat. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol mengungkapkan, banyak perempuan berkiprah dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya. Menurut legislator yang membidangi keuangan ini salah satu garapanya dunia usaha termasuk UMKM boleh dikatakan merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia maupun di Jawa Barat.Sektor UMKM dan koperasi mampu menjadi penyangga sistem perekonomian,jelas bunda Sum melalui telepon selulernya saat di hubungi Sabtu 4 Maret 2022.

Aleg Komisi III, Signifikan Peran Perempuan Gerakkan Ekonomi Dalam UMKM

Parlementaria|Maret 5, 2022Maret 15, 2022

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol mengungkapkan, banyak perempuan berkiprah dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini menilai, teknologi digital dapat meningkatkan kelas Anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kota dan kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan begitu, masyarakat secara tidak langsung turut merasakan manfaat teknologi. "Kita perempuan yang ada di parlemen perlu berpartisipasi aktif, bahwa kemajuan teknolgi digital turut meningkatkan kesejahteraan umum," ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Kegiatan tersebut di hadiri Anggota Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat Hj. Sumiyati,S.Pd.i.,M.I.Pol mengatakan, perempuan harus terus menambah kapasitas kemampuan diri. Terutama di era digital seperti saat ini,ungkap srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini.Jumat 1 Oktober 2021.

Hj. Sumiyati,S.Pd.i.,M.I.Pol Anggota KPP DPRD Jabar Apresiasi Women in Tech: Kepemimpinan Perempuan di Era Digital

Parlementaria|Oktober 1, 2021Oktober 17, 2021

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat Hj. Sumiyati,S.Pd.i.,M.I.Pol mengatakan, perempuan harus terus menambah kapasitas kemampuan diri. Terutama di era digital seperti saat ini,ungkap srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini.Jumat 1 Oktober 2021.

Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII ini, “Perempuan sudah seharusnya menambah kapasitas kemampuan dalam berbagai hal. Termasuk dalam hal kepemimpinan,”papar Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat.