DPRD Kota Bandung menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, Kamis, 31 Juli 2025. Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

DPRD dan Pemkot Bandung Sepakati PjP APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat sistem keamanan informasi demi melindungi data masyarakat dan internal pemerintahan. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menempatkan keamanan informasi sebagai indikator penting dalam tata kelola pemerintahan digital. Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana menjelaskan, perkembangan teknologi yang pesat juga diiringi oleh semakin canggihnya modus pemanfaatan data untuk kepentingan pribadi oleh pihak tak bertanggung jawab.

Pemkot Bandung Gandeng BSSN Perkuat Keamanan Data dengan SOC dan Integritasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menawarkan proyek investasi pembangunan dan revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pendekatan unsolicited. Proyek ini bernilai hingga Rp426,8 miliar dan mencakup pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan atau "manage service" lebih dari 21.067 titik lampu jalan baru di seluruh wilayah Kota Bandung Proyek ini menjadi salah satu dari 10 inisiatif investasi terbaik yang diumumkan dalam West Java Investment Challenge (WJIC) dan dikunjungi langsung oleh calon investor dalam sesi kunjungan lapangan di Balai Kota Bandung, Selasa, 23 Juli 2025.

Bandung Tawarkan Proyek PJU Rp426 Miliar, Sasar 21 Ribu Titik Baru Lewat Skema KPBU

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025, Pemerintah Kota Bandung menggelar serangkaian kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Puncak peringatan HAN tingkat kota akan berlangsung dalam beberapa tahapan hingga pertengahan Agustus 2025, dengan salah satu sorotan utamanya adalah rencana pencatatan Rekor MURI untuk pembagian Kartu Identitas Anak (KIA) kepada lebih dari 52.000 anak. “Kita sudah bergerak dari beberapa hari ke belakang, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kejaksaan Negeri Kota Bandung,” ujar Kepala DP3A Kota Bandung, Uum Sumiati, Selasa, 22 Juli 2025.

HAN 2025: Bakal Bagikan 52.000 Kartu Identitas Anak, Kota Bandung Siap Catat Rekor MURI

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin meninjau langsung lokasi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman warga di Gudang Utara, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Senin, 21 Juli 2025. Didampingi sejumlah pejabat dinas terkait, Camat Sumur Bandung, serta unsur kewilayahan, Erwin menyampaikan rasa prihatin dan komitmen pemerintah untuk membantu pemulihan kondisi warga terdampak.

Pemkot Bandung Bakal Perbaikan Rumah dan Permudah Dokumen Korban Kebakaran Gudang Utara

#Raja Ampat#

Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan GeoPark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah tersebut dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan perhatian terhadap suara masyarakat. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, menyebut keputusan itu sebagai sinyal positif sekaligus bentuk keberanian Presiden dalam menyelamatkan warisan alam dunia dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang tidak selaras dengan prinsip konservasi. “Kebijakan ini adalah kabar menggembirakan. Presiden telah menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau bukan hanya soal pembangunan, tapi juga tentang menjaga keseimbangan alam dan ekosistem,” ujar Prasetyawati, Selasa (10/6/2025).

Fraksi Gerindra DPRD Jabar Sambut Baik Presiden Prabowo Mencabut IUP Geopark Raja Ampat : Keberanian Presiden Dalam Menyelamatkan Alam

Parlementaria|Juni 11, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik keputusan

Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan GeoPark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan Presiden terhadap kelestarian lingkungan hidup dan aspirasi rakyat. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, menyebut pencabutan izin tambang di kawasan geopark sebagai kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Ia menegaskan, langkah tersebut telah menyelamatkan salah satu kawasan keanekaragaman hayati laut paling penting di dunia dari ancaman kerusakan ekologis.

Fraksi Gerindra DPRD Jabar Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo Cabut IUP Di Geopark Raja Ampat

Parlementaria|Juni 11, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan dukungan penuh

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.