#Raperda# Archives | Potensi News

DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung siap membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan ini disepakati dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 12 Februari 2025 malam. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, S.E., S.H., Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, S.H., serta Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., melalui telenconference. Sementara Anggota DPRD Kota Bandung yang hadir baik langsung maupun teleconference telah memenuhi kuorum. Adapun dari Pemerintah Kota Bandung hadir Pj Wali Kota Bandung A. Koswara beserta jajaran pejabat struktural. Dalam rapat paripurna Edwin Senjaya menjelaskan, persetujuan yang telah diberikan oleh forum rapat paripurna ini dituangkan dalam Keputusan DPRD Tentang Persetujuan Terhadap Pengajuan satu buah Raperda Kota Bandung di Luar Propemperda Tahun 2025.

Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Siap Dibahas

Parlementaria|Februari 13, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung siap membahas Raperda tentang

DPRD Jabar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur terkait Ranperda tentang Perubahan APBD 2024

Parlementaria|Agustus 15, 2024Agustus 15, 2024

Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2024 telah disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin.

Pansus III Konsultasi ke Kemendagri dan BRIN terkait Raperda Tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jawa Barat

Parlementaria|Mei 14, 2024Mei 14, 2024

Konsultasikan Rancangan Peraturan Daerah atau Perda,Panitia Khusus III DPRD Provinsi Jawa Barat Kunjungi Kementrian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Atau BRIN di Jakarta.

Pansus 8 DPRD Kota Bandung melakukan rapat membahas Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bersama KONI Kota Bandung, KORMI Kota Bandung, NPCI Kota Bandung, SOIna Kota Bandung, dan Bagian Hukum Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi D, Jumat, 28 Maret 2024. Ketua Pansus 8 DPRD Kota Bandung, Hasan Faozi, S.Pd., mengatakan, dewan berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaran Keolahragaan yang ditargetkan rampung pada akhir bulan April 2024 mendatang.

Berdampak Positif, Pansus 8 DPRD Dorong Percepatan Raperda Penyelenggaran Keolahragaan

Parlementaria|Maret 29, 2024Maret 31, 2024

Pansus 8 DPRD Kota Bandung melakukan rapat membahas Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bersama KONI Kota Bandung, KORMI Kota Bandung, NPCI Kota Bandung, SOIna Kota Bandung, dan Bagian Hukum Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi D, Jumat, 28 Maret 2024

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 29 Februari 2024. Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., memimpin Rapat Paripurna. Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah telah disepakati bahwa pada hari ini akan dilaksanakan rapat paripurna pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

DPRD Kota Bandung Tetapkan Raperda Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Parlementaria|Maret 1, 2024Maret 4, 2024

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 29 Februari 2024.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran atau TA 2024 tinggal tahap penyempurnaan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh usai rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (14/11/2023).

Banggar DPRD Jabar : Pembahasan Raperda APBD 2024 Tinggal Tahap Penyempurnaan

Parlementaria|November 14, 2023November 14, 2023

– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran atau TA 2024 tinggal tahap penyempurnaan.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) tahun 2023 tahap II di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat 27 Oktober 2023. Kelima Raperda tersebut yakni : 1. Raperda tentang Perubahan Penatan Pedagang Kaki Lima. 2. Raperda tentang Pengelolan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 4. Raperda tentang Pengawasan dan Pengelolaan Minuman Beralkohol. 5. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengolaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah.

Rapat Paripurna DPRD, Pj Wali Kota Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi Terhadap Lima Raperda

Pemerintahan|Oktober 27, 2023Oktober 27, 2023

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,– Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) tahun 2023 tahap II di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat 27 Oktober 2023.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengajukan 5 rancangan peraturan daerah (raperda) dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) tahun 2023 tahap II. Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono memaparkan kelima raperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Rabu 25 Oktober 2023. "Pertama, raperda tentang perubahan penatan pedagang kaki lima. Kedua, raperda tentang pengelolan dan perlindungan lingkungan hidup. Ketiga, raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan," ujar Bambang. "Keempat, raperda tentang pengawasan dan pengelolaan minuman beralkohol. Dan kelima, raperda tentang pencabutan perda nomor 11 tahun 2011 tentang pengolaan tanah dan bangunan milik pemerintah daerah," lanjutnya.

Pemkot Bandung Ajukan 5 Raperda, dari Penataan PKL Sampai Keolahragaan

Parlementaria, Pemerintahan|Oktober 26, 2023Oktober 26, 2023

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengajukan 5 rancangan peraturan daerah (raperda) dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) tahun 2023 tahap II. Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono memaparkan kelima raperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Rabu 25 Oktober 2023.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah resmi menjadi Raperda prakarsa DPRD Jawa Barat. Persetujuan atau penetapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna. Dalam kesempatannya, rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat. Taufik Hidayat menuturkan, penetapan usul Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menjadi prakarsa DPRD Jawa Barat tersebut sebagai tindak lanjut dari penyampaian usulan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) atas Raperda tersebut

Penetapan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan Jadi Prakarsa DPRD Jabar

Parlementaria|September 29, 2023September 29, 2023

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah resmi menjadi Raperda prakarsa DPRD Jawa Barat. Persetujuan atau penetapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2022, dan perubahan program Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2023 disetujui DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna. “Iya alhamdulilah, Raperda tentang P2APBD Provinsi Jabar TA 2022 dan perubahan program Perda Tahun 2023 telah disetujui dalam rapat paripurna. Dua agenda ini sangat penting, strategis untuk kepentingan masyarakat Jabar,” tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ruhiyat, Bandung, Jumat (28/7/2023).

Raperda P2APBD TA 2022 dan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2023 Disetujui DPRD Jawa Barat

Parlementaria|Juli 29, 2023Juli 29, 2023

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2022, dan perubahan program Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2023 disetujui DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna.

Pandangan Umum Fraksi tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang ke-IV 2022-2023, Senin 3 Juli 2023. Atas hal itu, Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, terima kasih atas pandangan umum fraksi atas lima Raperda yang telah diajukan. Ia meminta kepada seluruh OPD terkait untuk mencatat berbagai usulan dan masukan yang diberikan oleh Dewan dalam penyusunan Raperda tersebut. "Kita telah mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap 5 Raperda yang kita sampaikan. Saya minta didengarkan dan dicatat dengan baik terhadap apa yang menjadi catatan kritis dewan terhadap Raperda yang telah kita ajukan," kata Ema.

Pemkot Bandung Pastikan Bakal Perhatikan Pandangan DPRD Soal Lima Raperda

Parlementaria|Juli 3, 2023Juli 3, 2023

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, terima kasih atas pandangan umum fraksi atas lima Raperda yang telah diajukan.
Ia meminta kepada seluruh OPD terkait untuk mencatat berbagai usulan dan masukan yang diberikan oleh Dewan dalam penyusunan Raperda tersebut.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan penjelasan Wali Kota Bandung perihal 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Propemperda tahun 2023 kepada DPRD Kota Bandung. Nota penjelasan Wali Kota tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota ke 3 masa persidangan III tahun sidang ke IV 2022-2023 di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa 27 Juni 2023.

Pemkot Sampaikan Lima Raperda Kepada DPRD Kota Bandung

Pemerintahan|Juni 27, 2023Juni 27, 2023

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan penjelasan Wali Kota Bandung perihal 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Propemperda tahun 2023 kepada DPRD Kota Bandung.

DPRD Kota Bandung mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda). Keduanya yaitu tentang Pemajuan Kebudayan dan Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Ketua Panitia khusus (Pansus) 4,Yoel Yosaphat menjelaskan, Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, olahraga tradisional, permainan rakyat, manuskrip, ritus, dan cagar budaya. "Memajukan kebudayaan bisa dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Terutama di zaman keterbukaan arus informasi yang masuk ke Indonesia tidak bisa dihindari, tapi bagaimana cara kita mempertahakan budaya di Kota Bandung," ungkap Yoel ujarnya saat Rapat Pariourna di DPRD Kota Bandung, Jumat 19 Mei 2023.

Dua Raperda Kota Bandung Disahkan

Parlementaria|Mei 19, 2023Juli 3, 2023

DPRD Kota Bandung mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda). Keduanya yaitu tentang Pemajuan Kebudayan dan Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jabar melaksanakan kunjungan kerja (kunker) Ke Dinas ESDM Pemerintah Kabupaten Garut dalam studi banding terkait pembahasan Raperda. Kamis, (27/04/2023). Kunker ini di pimpin Wakil Ketua Pansus III H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos mengatakan kunker ini dalam rangka Pembahasan Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan,ungkap Politisi senior Partai Demokrat ini saat di minta tanggapannya di DPRD Provinsi Jabar Jl.Diponegoro no 27 Kota Bandung.Rabu (27/04/2023).

Pansus III Kunker ke Daerah Terkait Pembahasan Raperda

Parlementaria|April 27, 2023April 27, 2023

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,-Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jabar melaksanakan kunjungan kerja (kunker)

Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2023 menjadi peraturan daerah APBD Jawa Barat tahun 2023. Rapat yamg dipimpin Ketua DPRD Brigjen TNI Pur. Taufik Hidayat dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar serta para undangan berlangsung. Di gedung DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 KOTA Bandung. Persetujuan Raperda APBD menjadi Perda paa bulam Oktober ini dinilai sebagai catatan terbaik eksekutif dan legislatif dalam penyusuan raperda APBD karena biasanya persetujuan bersama selalu ditandangani akhir November. Jabar merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya. Dengan percepatan pesetujuan bersama raperda APBD, kinerja Pemdaprov Jabar dengan seluruh perangkatnya bisa lebih baik. Berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga penyerapan anggaran tinggi dan ekonomi bergerak lebih cepat .

Pemdaprov Jabar – DPRD Setujui Raperda APBD 2023

Parlementaria|November 1, 2022November 1, 2022

Dengan percepatan pesetujuan bersama raperda APBD, kinerja Pemdaprov Jabar dengan seluruh perangkatnya bisa lebih baik. Berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga penyerapan anggaran tinggi dan ekonomi bergerak lebih cepat .