#DPRD# Archives | Laman 5 dari 11

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna terkait Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045, Penyampaian Penjelasan Wali Kota Perihal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) T.A 2023, dan Pembentukan Pansus 1 (LKPJ), Kamis, 28 Maret 2024. Memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Ir. Kurnia Solihat mengatakan, berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan Raperda tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas Bersama dengan DPRD.

DPRD Kota Bandung Bentuk Pansus LKPJ TA 2023

Parlementaria|Maret 29, 2024Maret 31, 2024

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna terkait Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045, Penyampaian Penjelasan Wali Kota Perihal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) T.A 2023, dan Pembentukan Pansus 1 (LKPJ), Kamis, 28 Maret 2024.

Komisi B DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Koperasi Konsumen Sunday Market Monpera (KKSM Monpera Kota Bandung), di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, 21 Maret 2024. Audiensi ini berkaitan dengan pengembangan KKSM Kota Bandung yang tersendat akibat beberapa masalah di lapangan. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Wawan Mohamad Usman, S.P.; dan dihadiri anggota Komisi B; Dudy Himawan,S.H., Hj. Siti Nurjannah, S.S., N. Wina Sariningsih, S.E., Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd., dan Tanju Wijaya, S.T. Hadir pula dalam rapat tersebut, Satgasus PKL Kota Bandung, bagian Hukum Kota Bandung, satpol PP Kota Bandung, dan dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

PKL Monju Mengadu ke DPRD Kota Bandung

Parlementaria|Maret 22, 2024Maret 24, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,– Komisi B DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Koperasi Konsumen Sunday Market Monpera (KKSM Monpera Kota Bandung), di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, 21 Maret 2024. Audiensi ini berkaitan dengan pengembangan KKSM Kota Bandung yang tersendat akibat beberapa masalah di lapangan.

Panitia Khusus (Pansus) 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung segera memulai pembahasan terkait penggunaan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) demi mengamankan barang milik daerah (Aset) Kota Bandung. Pembahasan yang segera dilakukan Pansus 6 DPRD Kota Bandung yakni Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah sekaligus mengesahkan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Wakil Ketua Pansus 6 DPRD Kota Bandung, Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T., menjelaskan, regulasi yang kuat adalah salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelayanan pengelolaan aset atau barang milik daerah Kota Bandung.

Pansus 6 DPRD Kota Bandung Segera Bahas Pengamanan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Parlementaria|Maret 20, 2024Maret 24, 2024

Panitia Khusus (Pansus) 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung segera memulai pembahasan terkait penggunaan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) demi mengamankan barang milik daerah (Aset) Kota Bandung.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren jadi percontohan DPRD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian hal tersebut disampaikan legislator dari Fraksi Partai Kebabgkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat,seusai menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah JabarJln Diponegoto no 27 Kota Bandung Senin (18/3/2024)

DPRD Kabupaten Barru Sulsel Belajar Pembentukan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ke DPRD Jabar

Parlementaria|Maret 18, 2024Maret 18, 2024

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren jadi percontohan DPRD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Ginanjar melaksanakan kunjungan kerja (kunker) study komparatif ke Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.yang bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi D.I.Y.Jl. Raya Janti No.4, Wonocatur, Banguntapan Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.(14/03/2024). Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Lina Ruslinawati mengatakan kunker ini dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan Pengelolaan Pariwisata,untuk menanyakan terkait kebenaran potensi pendapatan pariwisata Yogyakarta ini juga strategi agar pendapatan dari sektor pariwisata di Yogyakarta terus meningkat.

Komisi II DPRD Jabar Studi Komparatif ke Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Parlementaria|Maret 15, 2024Maret 17, 2024

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Lina Ruslinawati mengatakan kunker ini dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan Pengelolaan Pariwisata,untuk menanyakan terkait kebenaran potensi pendapatan pariwisata Yogyakarta ini juga strategi agar pendapatan dari sektor pariwisata di Yogyakarta terus meningkat.

DPRD Jabar Terima Studi Tiru DPRD Bengkulu Bahas Penganggaran Alokasi Dana Program Kemensos dan Dinsos

Parlementaria|Maret 14, 2024Maret 14, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Kunjungan kerja tersebut terkait studi tiru penganggaran alokasi dana pada program Kementerian Sosial dan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar dan soal sinergi pelayanan penyandang disabilitas.

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 29 Februari 2024. Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., memimpin Rapat Paripurna. Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah telah disepakati bahwa pada hari ini akan dilaksanakan rapat paripurna pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

DPRD Kota Bandung Tetapkan Raperda Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Parlementaria|Maret 1, 2024Maret 4, 2024

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 29 Februari 2024.

DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan masukan terkait pokok-pokok pikiran atau Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Panitia Khusus (Pansus) I Pokir DPRD Kota Bukit Tinggi. Masukan tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat Sugianto Nangolah dalam kunjungan kerja Pansus I Pokir DPRD Kota Bukittinggi di Ruang Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jabar.

DPRD Jabar Beri Masukan Soal Pokir ke Pansus I DPRD Kota Bukittinggi

Parlementaria|Februari 28, 2024Februari 28, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan masukan terkait pokok-pokok pikiran atau Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Panitia Khusus (Pansus) I Pokir DPRD Kota Bukit Tinggi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sebab, berdasarkan informasi dari KPU Kabupaten Bogor, dari mulai pencoblosan hingga proses pemungutan suara dilakukan sesua dengan prosedur yang diberlakukan. Hal itu diungkapkannya saat melaksanakan pemantauan perhitungan surat suara pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bogor. "Setelah saya memantau dan berkomunikasi dengan pihak KPU, saya mengapresiasi kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bogor agar bejalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku."ucapnya usai mengunjungi Kantor KPU Kabupaten Bogor, Kamis (15/02/2024).

Waket DPRD Achmad Ru’yat Mengapresiasi Kinerja KPU Kabupaten Bogor

Parlementaria|Februari 15, 2024Februari 15, 2024

Wakil Ketua (Waket) DPRD Provinsi Jawa Barat drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sebab, berdasarkan informasi dari KPU Kabupaten Bogor, dari mulai pencoblosan hingga proses pemungutan suara dilakukan sesua dengan prosedur yang diberlakukan. Hal itu diungkapkannya saat melaksanakan pemantauan perhitungan surat suara pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bogor.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut perhatikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di wilayah rawan bencana. Pasalnya, hal tersebut akan berbeda perlakuan dengan TPS yang lainnya, pihak terkait harus mematangkan perencanaan sebelum pemilihan berlangsung. Ahab mengatakan, menurut pantauannya saat ini persiapan menuju pesta Demokrasi di Kabupaten Garut sudah banyak melakukan persiapan dan berjalan lancar. "Semua proses pemilu di KPU Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik dan lancar," ungkapnya, saat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Garut. Senin, (12/2/2024).

DPRD Jabar Minta KPU Kabupaten Garut Perhatikan TPS Rawan Bencana

Parlementaria|Februari 13, 2024Februari 13, 2024

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut perhatikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di wilayah rawan bencana. Pasalnya, hal tersebut akan berbeda perlakuan dengan TPS yang lainnya, pihak terkait harus mematangkan perencanaan sebelum pemilihan berlangsung.

Sekretaris DPRD Jawa Barat Barnas Adjidin kembali memberikan arahan. Kali ini memberikan arahan ke bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, termasuk didalamnya bagian Hubungan Masyarakat (Humas), publikasi dan protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat. Dalam pemberian arahan dari Sekretaris DPRD Jawa Barat Barnas Adjidin tersebut, turut mendampingi Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Iis Rostiasih, hadir pula pejabat struktural lainnya serta dihadiri oleh seluruh pegawai ASN dan non ASN bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Jawa Barat.

Sekretaris DPRD Jawa Barat Barnas Adjidin Ajak Pegawai Kerja Cepat hingga Adaptif

Parlementaria|Januari 2, 2024Januari 2, 2024

Sekretaris DPRD Jawa Barat Barnas Adjidin kembali memberikan arahan. Kali ini memberikan arahan ke bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, termasuk didalamnya bagian Hubungan Masyarakat (Humas), publikasi dan protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat.

Monumen Perjuangan Rakyat Jabar yang terletak di Jalan Dipatiukur Nomor 48 hasil revitalisasi dan renovasi diresmikan pada Kamis (28/12/2023). Terkait hal tersebut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, mengungkapkan bahwa biaya revitalisasi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) di Kota Bandung mencapai Rp23 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari pengeluaran ini adalah memberikan manfaat yang substansial kepada masyarakat. Daddy menjelaskan bahwa proses revitalisasi Monju, yang dilakukan pada masa kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan secara resmi diresmikan oleh Penjabat Gubernur Bey Machmudin, menuntut waktu dan anggaran yang signifikan.

DPRD Jabar : Monju Hasil Revitalisasi dan Renovasi di Resmikan Semoga Bermanfaat

Parlementaria|Desember 29, 2023Desember 29, 2023

BANDUNG,POTENSINEWS.COM, – Monumen Perjuangan Rakyat Jabar yang terletak di Jalan Dipatiukur Nomor 48 hasil revitalisasi dan renovasi diresmikan pada Kamis (28/12/2023).

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran atau TA 2024 tinggal tahap penyempurnaan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh usai rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (14/11/2023).

Banggar DPRD Jabar : Pembahasan Raperda APBD 2024 Tinggal Tahap Penyempurnaan

Parlementaria|November 14, 2023November 14, 2023

– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran atau TA 2024 tinggal tahap penyempurnaan.

Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin berencana akan melakukan evaluasi dan monitoring BUMD secara rutin. Evaluasi dan monitoring bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Hal itu dilakukan agar BUMD optimal dan turut berkontribusi terhadap PAD. Komisi III DPRD Jawa Barat mendukung rencana Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara rutin. “Kita (Komisi III DPRD Jawa Barat) sangat mendukung rencana Pak Bey Machmudin yang akan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD secara rutin. Pansus V mendukung wacana tersebut.

DPRD Jawa Barat Dukung Evaluasi dan Monitoring BUMD

Parlementaria|November 13, 2023November 13, 2023

Komisi III DPRD Jawa Barat yamh membidangi keuangan mendukung rencana Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara rutin.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi BUMDes Arya Kamuning Desa Kaduela Kec. Pasawahan Kab. Kuningan dalam rangka pengawasan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Jum'at (10/11/2023). Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yosa Octora Santono mengatakan BUMDes Aria Kamuning Desa Kaduela berhasil mengembangkan tempat wisata yang terkenal dengan sebutan Talaga Biru Cicerem dan sedang mengembangkan Kolam Renang Side Land yang memiliki perosoton panjang. Kang YOS sapaan akrab Yosa Octora Santono mengapresiasi keberadaan BUMDes Aria Kamuning Desa Kaduela,karena berkat pengelolaan wisata alam yang baik dan pemberdayaan warga sekitar telah meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan,kata wakil rakyat daerah pemilihan Jabar XIII meliputi Kabupaten Kuningan,Ciamis,Pangandaran dan Kota Banjar ini.

BUMDes Arya Kamuning Diapresiasi Komisi I DPRD Jabar, Berhasil Kembangkan tempat wisata Talaga Biru Cicerem

Parlementaria|November 10, 2023November 10, 2023

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yosa Octora Santono mengatakan BUMDes Aria Kamuning Desa Kaduela berhasil mengembangkan tempat wisata yang terkenal dengan sebutan Talaga Biru Cicerem dan sedang mengembangkan Kolam Renang Side Land yang memiliki perosoton panjang.