#dprd jabar# Archives | Laman 2 dari 9

Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD Jabar melaksanakan Studi Banding ke Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Penyelenggaraan Perhubungan dan Ketenagalistrikan, yang bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Rabu (10/05/2023). Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pansus III DPRD Jabar mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah dan jajaran pejabat terkait di lingkungan Pemkab Semarang, termasuk Dinas Perhubungan dan Energi Sumber Daya Mineral Ketenagalistrikan. Wakil Ketua Pansus III DPRD Jabar H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos., mengatakan dipilihnya Jawa Tengah sebagai lokasi Studi Banding karena Jateng mampu mengembangkan dan memanfaatkan gas rawa sebagai sumber energi alternatif baru oleh masyarakat sekaligus mewujudkan kemandirian energi desa di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Pansus III DPRD Jabar Studi Komparatif ke Jateng Gali Info Soal Gas Rawa

Parlementaria|Mei 11, 2023Mei 11, 2023

Wakil Ketua Pansus III DPRD Jabar H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos., mengatakan dipilihnya Jawa Tengah sebagai lokasi Studi Banding karena Jateng mampu mengembangkan dan memanfaatkan gas rawa sebagai sumber energi alternatif baru oleh masyarakat sekaligus mewujudkan kemandirian energi desa di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menolak Tim Nasional (Timnas) Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan bahwa Provinsi Jabar menjadi salah satu venue Piala Dunia U-20 yang berada di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Hari ini kami dari Fraksi PKS menyampaikan surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat juga DPR/DPRD Fraksi PKS, agar Gubernur Jawa Barat bapak Ridwan Kamil menolak kehadiran Timnas U-20 Israel yang akan ikut bertanding di Piala Dunia U-20 di Jalak Harupat,” kata Haru kepada wartawan di Ruang Fraksi PKS, DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (24/3/2023).

Ini Sikap Fraksi PKS DPRD Jabar, Tolak Tim Israel di Piala Dunia U-20

Parlementaria|Maret 25, 2023Maret 25, 2023

Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menolak Tim Nasional (Timnas) Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pengganti Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan 2019-2024 H. Enjang Tedi, S.Sos dari Fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan (dapil) Jabar XIV (Kab Garut), Senin(6/3/2023). Pengambilan sumpah/janji dimpimpin langsung oleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Oleh Soleh, S.H. Enjang Tedi dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menggantikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Amanat Nasional Ade Kaca. “Kita bersyukur ke-hadirat Allah SWT karena atas ridho dan perkenan-nya, acara pengambilan sumpah dan janji dapat berjalan dengan lancar, tertib dan khidmat sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama”ucap Oleh Soleh.

PAW F-PAN DPRD Jabar, Enjang Tedi Gantikan Ade Kaca

Parlementaria|Maret 6, 2023Maret 6, 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pengganti Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan 2019-2024 H. Enjang Tedi, S.Sos dari Fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan (dapil) Jabar XIV (Kab Garut), Senin(6/3/2023).

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri acara Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif dengan Tema “Strategi Pemenangan Perempuan pada Pemilu 2024”, bertempat di Mason Pine Hotel, Jum'at (3/3/2023). Sebagai narasumber pada kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Dr.Hj. Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, saat ini keterwakilan perempuan yang menjadi anggota DPRD Jabar sebesar 22,5 persen. Hal ini masih di bawah 30%. Bahkan untuk wilayah kabupaten kota di Jabar keterwakilan perempuan mencapai angka 19%. Untuk itu, dalam menghadapi pemilu 2024, agar partisipasi perempuan dapat meningkat maka Kaukus Parlemen Perempuan (KPP) Jawa Barat terpanggil untuk melakukan sosialisasi kepada para perempuan dalam dunia politik.

DPRD Jabar Gelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Parlementaria|Maret 4, 2023Maret 7, 2023

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri acara Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif dengan Tema “Strategi Pemenangan Perempuan pada Pemilu 2024”, bertempat di Mason Pine Hotel, Jum’at (3/3/2023).

Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan Terminal Tipe B di Cikarang Kabupaten Bekasi pada UPTD PPP LLAJ Wilayah I Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. (Jumat, 3/3/2023). Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, Komisi IV bersama UPTD PPP LLAJ Wilayah I membahas persoalan Terminal Tipe B ini, pembahasan yang memiliki urgensi ialah, mengenai kewenangan dan status Terminal Tipe B Cikarang, Daddy menambahkan Pemerintah Pusat ingin mengambil alih serta menaikan status Terminal Cikarang menjadi Tipe A, akan tetapi dalam kenyataannya kembali lagi menjadi Tipe B, hal ini menjadi fokus pembahasan pada kesempatan kali ini.

Tinjau Terminal Tipe B Cikarang , Komisi IV DPRD Jabar Pastikan Kewenangan dan Status

Parlementaria|Maret 4, 2023Maret 4, 2023

Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan Terminal Tipe B di Cikarang Kabupaten Bekasi pada UPTD PPP LLAJ Wilayah I Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. (Jumat, 3/3/2023).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan III ( Kabupaten Bandung Barat ) Tobias Ginanjar Sayidina,S.A.P melaksanakan kegiatan Sosialisasi Raperda Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Desa Cijambu, Kec. Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan tersebut Tobias mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Saat ini dikatakan politisi dari Fraksi Gerindra-Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat , pihaknya tengah gencar mendorong pemerintah daerah melakukan sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak,ungkapnya Senin (5/12/2022).

Aleg DPRD Jabar Dorong Pemerintah Daerah Optimalkan Perda Perlindungan Anak

Parlementaria|Desember 5, 2022Desember 5, 2022

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan III ( Kabupaten Bandung Barat ) Tobias Ginanjar Sayidina,S.A.P melaksanakan kegiatan Sosialisasi Raperda Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Desa Cijambu, Kec. Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Wakil dari Daerah Pemilihan (dapil) Jabar II (Kabupaten Bandung) Dr. Hj. Cucu Sugyati, SE., MM. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. , yang bertempat di Kampung Batu Malakasari Jl. Raya Banjaran Rencong, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kamis (1/12/2022). Politisi perempuan dari Fraksi Partai Golongan Karya yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkapkan adapun Peraturan Daerah yang di sosialisasikannya yaitu perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat khususnya di jawa barat karena Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi negara. Mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan pemerintah wajib mengupayakannya. Dalam hal ini, DPRD Provinsi Jawa Barat telah membuat suatu perda yang mengatur ketentuan untuk melindungi hak-hak anak.

Anggota DPRD Jabar Dapil II Cucu Sugyati, Sosialisasi Perda Perlindungan Anak

Parlementaria|Desember 2, 2022Desember 2, 2022

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Wakil dari Daerah Pemilihan (dapil) Jabar II (Kabupaten Bandung) Dr. Hj. Cucu Sugyati, SE., MM. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. , yang bertempat di Kampung Batu Malakasari Jl. Raya Banjaran Rencong, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kamis (1/12/2022).

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat kerja Rapat kerja lanjutan bersama mitra kerja komisi dalam rangka pembahasan Raperda APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2023 yang bertempat di Aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi Selasa (4/10/2022). Adapun mitra komisi yang hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas tenagakerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat ,Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan KCD pendidikan wilayah 1 sampai dengan wilayah XIII. Ketua Komisi Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, DR.H. Abdul Harris Bobihoe mengatakan, bahwa rapat pembahasan ini merupakan tugas setiap komisi di DPRD Jabar untuk membahas RAPBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat.

Komisi V DPRD Jabar Gelar Raker Bersama Mitra Kerja Bahas RAPBD TA 2023

Parlementaria|Oktober 5, 2022Oktober 5, 2022

Ketua Komisi Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, DR.H. Abdul Harris Bobihoe mengatakan, bahwa rapat pembahasan ini merupakan tugas setiap komisi di DPRD Jabar untuk membahas RAPBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat.

Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat perihal Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022. Rapat Paripurna DPRD Jabar dipimpin Ketua Dewan Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat didampingi Wakil Ketua Ineu Purwadewi Sundaridi dan Ade Ginanjar gedung DPRD jalan Diponegoro no 27 kota Bandung (Senin, 19/9/2022) Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam rapat paripurna DPRD Jabar mengtakan,Pemda Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2022 naik 1,78 persen. Semula Rp31,54 triliun menjadi Rp32,10 triliun atau bertambah Rp559,89 miliar. Lebih lanjut dikatakan Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, "Pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2022 bertambah Rp559,89 miliar atau naik 1,78 persen" tuturnya.

DPRD Jabar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Perihal APBD-P 2022

Parlementaria|September 20, 2022September 20, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat,yang membidangi Perekonomian, meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata. Sesuai dengan tupoksinya legislatif sebagai pengawasan selain budgeting dan legislasi(membuat peraturan daerah/perda) melakukan kunjungan kerja (kunker) meninjau salah satu mitra kerja komisi. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022, (Selasa, 19/7/2022).

Komisi II DPRD Jabar Dorong UPTD Naik Kelas

Parlementaria|Juli 20, 2022Juli 20, 2022

Wakil Ketua Komisi II Hj. Lina Ruslinawati mengharapkan UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabaupaten Cirebon ini pimpinannya naik kelas minimal eselon III karena selama ini dipimpin oleh eselon IV selain dari segi anggaran berbeda juga untuk mengoptimalkan dari segi pelayanan,tutur politisi perempuan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)ini.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj.Sumiyati,S.Pd.I.M..I.Pol menyambut baik komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika se-Jabar meningkatkan literasi digital masyarakat. Salah satu poin dalam deklarasi tersebut adalah pembentukan unit penangkal hoaks di kabupaten/kota layaknya Jabar Saber Hoaks (JSH) milik Pemda Provinsi Jabar. Kedua, turut mencegah praktik judi online yang saat ini begitu masif promosi lewat ruang – ruang chat dan meresahkan masyarakat. “Penyebaran hoaks dan juga praktik judi online ini sudah sangat meresahkan masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan ini melalui sambungan telepon, Jumat (15/7/2022).

Anggota DPRD Jabar Hj Sumiyati Dukung Perangi Hoaks

Parlementaria|Juli 15, 2022Juli 16, 2022

Menurut srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini penguatan fungsi Humas di setiap tingkat pemerintahan sangat diperlukan sebagai garda terdepan untuk menghalau setiap informasi hoax yang banyak tersaji melalui media sosial.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya Melakukan Diskusi Publik Dengan Tema "Evaluasi PPDB Tahap 1 Tahun 2022" Bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Rekan - Rekan Media Di Rooftoop, Gedung DPRD Jabar. Selasa 14 Juni 2022. Hadir sebagai pembicara dalam Dialog Interaktif FWP Jabar bertajuk, “Evaluasi PPDB Tahap 1 Tahun 2022”, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bandung Dr. H. Andang Segara, M.M.Pd., yang juga Kepala SMAN 9 Kota Bandung, dan Ketua MKKS SMK Kota Bandung Dr. Agung Indaryatno, M.M.Pd., yang juga Kepala SMKN 3 Kota Bandung. Sedangkan peserta Dialog Interaktif FWP Jabar di antaranya, Kepala SMAN 5 Kota Bandung Hj. Heru Ekowati, M.Pd., Kepala SMKN 13 Kota Bandung Dr. Asep Tapip Yani, Kepala SMKN 7 Kota Bandung Rini Ambarwati, M.Ds., Kepala SMAN 8 Kota Bandung Dedi Mulyawan S.Pd., Kepala SMAN 17 Kota Bandung Drs. Agus Setia Mulyadi. Gus Ahad sapaan akrab Abdul Hadi dalam Dialog Interaktif ini mengatakan, PPDB merupakan even tahunan terbesar, paling heboh, “Khususnya di kota-kota besar sudah disolusikan oleh Pemprov Jawa Barat, dan Jawa Barat termasuk yang memiliki solusi paling cerdas dan paling inovatif dibandingkan provinsi yang lain, yakni tetap dalam frame dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu melaksanakan PPDB dengan cara Hybrid, gabungan online dan offline,” ungkapnya.

Waket Komisi V DPRD Jabar Gelar Diskusi Publik Soal PPDB

Parlementaria|Juni 15, 2022Juni 15, 2022

Abdul Hadi Wijaya mengatakan, khususnya PPDB pada aspek pengawasan sangat diperlukan, “Kami dari Komisi V DPRD Jawa Barat hanya melakukan pengawasan bukan penegakan hukum, karena kami tidak punya kewenangan dan perangkat, bila ada pelanggaran bisa dilaporkan ke Siber Pungli dan Inspektorat, namun apabila ada tindak pidana dapat dilaporkan ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, HM. Sidkon Djampi, menghadiri undangan acara doa bersama untuk melakukan takziah atas wafatnya putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Emmeril Kahn Mumtadz di Gedung Pakuan, Kota Bandung (4/6/2022). Setelah bertemu dengan Ridwan Kamil dan keluarga, sidkon mewakili keluarga besar PKB Jawa Barat menyampaikan rasa bela sungkawa atas wafatnya putra sulung Ridwan Kamil. “Kami atas nama Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, juga atas nama DPW PKB Jawa Barat menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya putra dari Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, yang bernama Emmeril Kahn Mumtadz bin Ridwan Kamil,” ujar Sidkon dalam keterangannya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar HM. Sidkon Djampi,Takziah Doakan Eril Putra Gubernur Ridwan Kamil

Parlementaria|Juni 4, 2022Juni 9, 2022

“Kami atas nama Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, juga atas nama DPW PKB Jawa Barat menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya putra dari Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, yang bernama Emmeril Kahn Mumtadz bin Ridwan Kamil,” ujar Sidkon dalam keterangannya.

Legislator dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menurut Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar tersebut merupakan salah satu penentu peningkatan PAD (pendapatan asli daerah). “Pajak yang dibayarkan dikembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan di setiap daerah,” katanya Sabtu 4 Juni 2022. Menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini, setiap daerah di wilayah Jabar sudah mengatur peraturan daerah tersebut, dan diharapkan semakin sadar dan termotivasi untuk selalu membayar pajak.

Hj.Sumiyati Anggota Komisi III DPRD Jabar Minta Warga Sadar Bayar Pajak

Parlementaria|Juni 4, 2022Juni 16, 2022

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menurut Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar tersebut merupakan salah satu penentu peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jabar, Hj.Sumiyati,S.Pd,I,. M.IPol., mengatakan, Kelima raperda Jawa Barat itu adalah; Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Perlindungan Perempuan; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Tenaga Kesehatan. Politisi Perempuan Partai berlambang banteng moncong putih ini secara khusus menyikapi terkait Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati Intinya kita diminta menjunjung tinggi kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang akan disusun. Khususnya Perlindungan Perempuan yang termasuk dalam 5 Raperda Jawa Barat yang saat ini tengah disusun itu,” jelasnya.

Berikan Rasa Aman DPRD Jabar Garap Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Parlementaria|Mei 17, 2022Mei 23, 2022

menurut Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jabar ini,pihaknya(red-DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasinya telah menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat di daerah-daerah untuk menerima masukan dalam rangka menyelaraskan kepentingan perempuan serta perlindungan dalam kehidupan dan beraktivitas.